PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.619 peraturan dalam 0,105 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.09/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Standar/Pedoman Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. PMK No. 210/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.04/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.08/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik
Mengubah
  1. PMK No. 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
Diubah dengan
  1. PMK No. 159/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)
  2. PMK No. 105/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
Mencabut
  1. PMK No. 8/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
  2. PMK No. 70/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
  3. PMK No. 42/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
  4. PMK No. 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
  5. PMK No. 100/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)
  6. PMK No. 204/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
  2. PMK No. 102/PMK .07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
  3. PMK No. 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum Pendidikan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 181/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 116/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Diubah dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mengubah
  1. PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
  2. PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan