Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahaan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A Tahun 2009 Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2015/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonsobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi dan/atau Olah Raga
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi Dan/ Atau Olah Raga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka perlu mengubahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Peluksanaan Pernunguran Retribusi Taman Rekreasi Dan/Atau Olah Raga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 dan perubahan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 53 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kab Malang Tahun 2013 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan / atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Bahwa Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisiperekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
Bahwa penyesuaiantarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mutu pelayanan perparkiran di Kabupaten Tapin, khususnya yang bersumber dari Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK./105/DRJD/96; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Yang di ubah Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 04).
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 53 Tahun 2022
tata cara pembagian dan penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bagi setiap desa di kabupaten balangan tahun anggaran 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/N0.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribuisi daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 Meliputi: KETENTUAN UMUM, PENENTUAN BESARAN ADD DAN BHPRD, PENYALURAN, SANKSI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 155 ayat (3) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Samarinda No.13 Tahun 2011 Pasal 65 ayat (3) tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda No.2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Kota Samarinda.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan No.133 Tahun 2015; Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 53 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dari penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan penataan ruang daerah, efisiensi, keamanan lingkungan dari estetika lingkungan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyeienggaraan Telekomunikasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 53 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kab Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
