Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PENYEDIAAN PENYEDOTAN KAKUS
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasal 23 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Retribusi Pelayanan Pasar, Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan Penyedotan
Kakus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ·
dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar,
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Penyediaan
Penyedotan Kakus di Kabupaten Lampung Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 23);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 16);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18
Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/ atau
Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18);
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang apa saja yang Menjadi Ketentuan Umum beserta pasal-pasal yang menjadi dasar di bentuknya Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PENYEDIAAN PENYEDOTAN KAKUS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2011, serta sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2013, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangandaran.
UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 45 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 59 Tahun 2010; Permenlutkan No. Per.15/MEN/2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenlutkan No. PER.12/MEN/2007; Permenlutkan No. PER.06/MEN/2008; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kab. Ciamis No. 27 Tahun 2011; Perbup Ciamis No. 17 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatura tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang meliputi Ketentuan Umum, Perizinan, Objek dan Subjek Izin Usaha Perikanan, Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perikanan, Personalia Tim Teknis, Perpanjangan SIUP, Pungutan Daerah, Ketentuan Tambahan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 48 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kab Malang Tahun 2013 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum Jelas diketahui Wajib Pajak
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 48 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan tarif Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan kenaikan hargabahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya penyediaan layanan ambulans pada rumah sakit umum daerah ade muhammad djoen sintang yang cukup besar dan besarnya tarif retribusi tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan layanan tersebut, maka perlu tarif retribusi pelayanan ambulans yang dimaksud yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sintang nomor 7 tahun 2012 tentang reribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah ade muhammad djoen sintang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.32 Tahun 1996, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Sintang No.8 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.7 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2012 terdiri atas 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
Peraturan ini memiliki 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan No. 48 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR, RETRIBUSI IZIN
TRAYEK, RETRlBUSI TERMINAL, RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Pasal 19 Ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, Pasal 22
Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, Pasal
26 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten lampung Selatan
Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun
2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, maka
dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak Parkir, Retribusi Retribusi Izin
Trayek, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Parkir, Retribusi
Retribusi Izin Trayek, Retribusi Terminal, Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana Telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
16. Peraturan DAerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Ketentuan dan Azas-azas yang menjadi Dasar Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pemberian Insentif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2013.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 48 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Kecepatan Pemungutan dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam kabupaten Blitar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2),
Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20
ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Gangguan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Gangguan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
yang meliputi
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi,
Tata Cara Pembayaran Retribusi,
Tata Cara Penundaan Pembayaran Retribusi,
Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi,
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, dan
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
