PERBUP Kab. Blora No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reforma si Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 - 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Monitoring Dan Evaluasi
Bab III Pembinaan Dan Pengawasan
Bab IV Sistematika
Bab V Pelaksanaan Dan Rencana Aksi
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
57 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 223 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kebumen No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan
kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlu
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kebumen tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
2021-2026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Area Perubahan Reformasi Birokrasi,
Hasil Area Perubahan Reformasi Birokrasi,
Quick Wins,
Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi,
Tim Reformasi Birokrasi,
Evaluasi, Monitoring Dan Pelaporan,
Pembinaan Dan Pengawasan dan
Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
65 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 130 Tahun 2021
PERBUP Kab. Sukabumi No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perrbup Sukabumi No. 16 Tahun 2015 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menertapkan Perbup tentang Road Map Reformasi Biroakrasi Pemerintah Kab. Sukabumi Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 18 Tahun 2010; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Sukabumi No. 4 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Ruang Lingkup, Keududkan, Sistematika Road Map Reformasi Biroakrasi, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 118 Tahun 2021
penetapan - indikator - kinerja - utama - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - cianjur
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 118,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Perda Kab. Cianjur No. 17 Tahun 2021 berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dengan huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Permen Pendayagunaan aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 maka perlu menetapkan Perbup tentang penetapan Indikator Utama di Lingkungan Perda Kab. cianjur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Biokrasi No. PER/9/M.PAN/5/2007; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Biokrasi No. PER/20/M.PAN/11/2008; Perda Kab. Cianjur No. 17 Tahun 2021; Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penggunaan Idikator Kinerja Utama, Pembinaan Dan Pengawasan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 114 Tahun 2021
PERBUP Kab. Wonogiri No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Road Mapreformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; eraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Rincian lebih lanjut tentang Road Map Reformasi Birokrasi tersebut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 112 Tahun 2021
road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten bone bolango tahun 2021-2024
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD 2021 (112)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2024
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Pohuwato dan Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bone Bolango No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Permendagri No.135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2021-2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan ini mencabut Perbup Bone Bolango No. 28 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Bone Bolango Tahun 2019-2023.
Terdiri dari 86 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Peraturan Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, untuk memberikan pedoman dan
kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disusun Road Map
Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak periode 2021-2026. Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
99 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 77 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan diperlukan sebuah Road Map Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah guna melengkapi, mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berlaku.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020;
Peraturan ini terdiri atas 4 (Empat) bab 6 (enam) Pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Road Map Reformasi Birokrasi; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
