Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1994

Menemukan 184 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1994

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak

Diubah dengan :

KEPPRES No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994

Mengubah :

KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak

Download :
Keputusan_Presiden_no_86 TH 1994.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1994

Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/Manggala

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_87 TH 1994.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 652/KMK.04/1994 Tahun 1994

Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KMK No. 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Mencabut :

KMK No. 1287/KMK.04/1991 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Serifikat Deposito, Dan Tabungan

Download :
KMK 652 Tahun 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 12 A Tahun 1994

Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Dati II Temanggung

Struktur Organisasi

Abstrak

perda-organisasi-tatakerja-pemerintah-kelurahan

1994

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12 A, LD Tahun 1996 No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Dati II Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraaan pemerintah pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nomor 7 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nomor 9 sen D Tahun 1982, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1993 Nomor : 061/160/SJ Jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1993 Nomor 061 /09602 perihal Penetapan Pola Organisasi pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung. Untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum dari peraturan daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1980; Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4 Tahun 1983; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 6 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 115 Tahun 1991; lntruksi Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah lingkat II Temanggung Nomor 8 Tahun 1981; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah lingkat II Temanggung Nomor 10 Tahun 1981; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah lingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1993.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum dan urusan pemerintah Daerah di wilayahnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 1995.
10 hlm beserta Lampiran dan Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1994

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1995.