Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 65 Tahun 2013
perbup - TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD.2013/No.65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemunoutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa ketentuan mengenai Pajak Air Tanah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentnng Pajak Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud da lam huruf a, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Air Tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undng-Undang Nomor 28 Tohun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
Objek Pajak Dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan Dan Tarif; Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang; Tata Cara Penghltungan Dan Penetapan Pajak Air Tanah; Tata Cara Pembayaran Pajak Air Tanah; Tata Cara Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKPT, SKPDLB Dan SKPDN Pajak Air Tanah; Tata Cara Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB Dan SKPDN Pajak Air Tanah; Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Keringanan Pajak Air Tanah; Tata Cara Pemberlan Penouranoan, Kerinoanan Dan Pembebasan Sanksl Admlnlstrasi Pajak Pajak Air Tanah; Tata Cara Permohonan Keberatan Dan Banding; Tata Cara Penaoihan Pajak Air Tanah; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
75 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 64 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan kepada Desa/Kelurahan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Desa/Kelurahan yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai Penghargaan yang diberikan kepada desa/Kelurahan yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 64 Tahun 2013
perbup - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BANYUMAS
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD.2013/No.64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa ketentuan mengenai Pajak Hotel dan Restoran telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak
Hotel dan Restoran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di
Kabupaten Banyumas
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Pernturnn Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Pernturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009
Nama, Obyek Pajak Dan Subyek Pajak; Dasar Penoenmn, Tarif Dan Cara Penohitungan Pajak Hotel Dan Restoran; Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Dan Restoran; Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Hotel Dan Restoran; Tata Cara Penagihan; Sarana Transaksi Atau Bukti Penerimmn Pembayaran; Pembukuan; Keberatan Dan Banding; Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan; Tata Cara Pengurangan, Penghapusan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Dan Restoran; Penoembalian Kelebihan Pembayaran; Pengenaan Pajak Restoran Atas Belanja Makan Minum Kantor Yang Bersumber Dari Apbd
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
93
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai maksud dan tujuan; dan klasifikasi NJOP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 170) belum mengatur tentang besaran dan alasan Pengurangan serta prosedur penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan
PBB-P2; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2013 diubah
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 61 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Daerah dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan
pemungutan pajak daerah dipandang perlu serta untuk
melakukan ketentuan peraturan Daerah Kabupaten
Bombana tentang Pajak Daerah untuk membentuk
suatu system dan prosedur pengelolaan pajak daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang System Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
Peraturan Bupati Bombana Tentang
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pajak
Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
63 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 60 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 60 Tahun 2013
perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJLAN KENDARAAN BERMOTOR
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD.2013/No.60
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4), Pasal 100
ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4), Pasal 110 ayat (3),
dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas
Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten
Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; Masa Retribusi Dan Smt Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Cara Menghitung, Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kurang Bayar; Pengembalian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
