Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KELOMPOK ARSIP FASILITATIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011.
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Alcses Arsip Dinamis kelompok arsip fasilitatif meliputi:
a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
b. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis;
c. pengamanan arsip dinamis; dan
d. daftar arsip dinamis berdasarkan Klasiftkasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
a. bahwa penyakit Malaria masih menjadi masalah kesehatan
yang berdampak pada penurunan kualitas dan
produktifitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan
upaya penanggulangan secara terpadu dan
berkesinambungan serta komitmen bersama antara
pemerintah daerah, lintas sektor, swasta, dan masyarakat;
b. bahwa Kabupaten Bantul telah mendapatkan sertifikat
Eliminasi Malaria sehingga perlu upaya Pemeliharaan
Eliminasi Malaria untuk pencegahan terjadinya penularan
setempat kasus Malaria.
c. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya
penularan dan kematian akibat penyakit malaria untuk
mencapai Bantul menuju bebas Malaria tahun 2030, maka
diperlukan Pedoman Pemeliharaan Eliminasi Malaria di
Kabupaten Bantul
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan dan Strategi; Pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria; Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatana Malaria dan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria; Tanggung Jawab dan Tugas Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pencatatan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Jumlah Halaman: 20 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; . Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
Dengan Sistimatika;
Ketentuan Umum;
Pertanggung Jawaban APBD;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 97 Tahun 2022
a. bahwa air beserta sumbernya termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang mempunyai manfaat dan dibutuhkan oleh setiap manusia
sepanjang masa;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air yang dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan
masyarakat Kabupaten Cilacap, diperlukan upaya pengembangan
dan pengelolaan Sumber Daya Air;
c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, diperlukan
pengaturan mengenai sistem jaringan sumber daya air sebagai
salah satu penopang rencana struktur ruang wilayah Kabupaten
Cilacap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, tujuan, Dan Ruang Lingkup; Ruang Lingkup SUmber Daya Air; Hak Masyarakat atas Air; Tugas dan Wewenang; Pengelolaan Sumber Daya AIr; Sistem Informasi Sumber Daya Air; Pemberdayaan dan Pengawasan; Pendanaan; Hak dan Kewajiban; Partisipasi Masyarakat; Koordinasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pergeseran Anggaran
Bab III Tata Cara Pergeseran Anggaran
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Guna Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi Antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Memuat Program dan Kegiatan Satu Tahun yang Merupakan Komitmen Perangkat Daerah untuk Memberikan Kepastian Kebijakan dalam Untuk Melaksanakan Pembangunaan Daerah yang Berkesinambungan;
Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Dalam Huruf a, b dan Huruf c, Perlu Menetapkan dengan Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undnag-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam rangka menyesuaikan kembali tugas dan fungsi di bidang Perikanan dengan perkembangan kebutuhan organisasi saat ini serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan dalam urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Manokwari.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2017 Nomor 13) pada Bab XII Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, serta Pasal 235 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 97 Tahun 2022
penyelenggaraan - sertifikat - elektronik - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mendukung pelaksnaaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan ketentuanPasal 42 ayat 10 PP No. 71 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No.1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 69 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pemanfataan Sertifikat Elektronik, Tata Cara Permohonan Penerbitan Pembaharuan Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, Kewajiban Dan Tanggungjawab Pemilik Sertifikat Elektronik, Bantuan Teknis Pemanfataan Sertifikat Elektronik, Pengawasan Dan Evaluasi, Koordinasi Dan Konsultan, SDM Dan Sistem Informasi, Pembiayaan, Dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis be ban kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud Dan Tujuan
Bab III Penetapan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Peta Jabatan
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan di Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka perlu
mengubah Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42 Tahun
2022 tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas
Penyeberangan Untuk Kelas Ekonomi Lintas
Penyeberangan di Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6643);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan
Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di
Darat, Sungai /Danau/Ferry/Penyeberangan, Laut
dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 276);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun
201 7 tetang Penyelengaraan Angkutan
Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35
Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun 2017 tetang
Penyelengaraan Angkutan Penyeberangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 tahun
2019 tetang Mekanisme Penetapan dan Formulasi
Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1256);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 42
Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan
Untuk Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan di Kabupaten Wakatobi
(Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 42) diubah Pasal 6 huruf b angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah dan di sisipkan angka 4.a, anga 5.a dan angka 6.a, dan pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
