Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan kejelasan
mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada
pemerintah daerah lainnya yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah, perlu dilaksanakan dengan
tertib dan berasaskan keterbukaan dan akuntabilitas;
bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan kegiatan belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah daerah lainnya yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Boyolali;
bahwa untuk memberikan dasar hukum dan menjamin
kepastian hukum mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah
daerah lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati
dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Bantuan Keuangan, Sumber Dana dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Rangka Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat
Desa yang layak huni, perlu kepedulian Pemerintah Daerah
untuk memberikan dukungan melalui Pelaksanan Perbaikan
Rum.ah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal; bahwa agar pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni Dalam Rangka Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan; bahwa guna memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni Dalam Rangka Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Penanganan
Dampak Sosial Kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber dan Bentuk, Kriteria dan Penetapan, Pelaksana, Tata Cara Pencairan, Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi
masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan
pemenuhan barang kebutuhan pokok kepada
masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan; bahwa agar dalam pelaksanaan pemenuhan barang
kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, terpadu
dan akuntabel, perlu menyusun pedoman
pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud . dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok
Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi
Masyarakat;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 tahun 1958; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pascabencana Bidang Sosial Dan Bidang Perumahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pascabencana Bidang Sosial Dan Bidang Perumahan
Mencabut
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 20 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN
PESISIR BARAT Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PASCA BENCANA BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PERUMAHAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 439
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petujuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menerangkan bahwa pelayanan dasar diantaranya meliputi sosial, perumahan dan kawasan permukiman yang kewenangan dipelaksanaannya dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
bantuan sosial dan bantuan perbaikan rumah pasca bencana merupakan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilakukan oleh pemerintah guna membantu masyarakat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang petunjuk teknis mekanisme pemberian bantuan pasca bencana bidang sosial dan bidang perumahan di Kabupaten Pesisir Barat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2017; Perpres No.1 Tahun 2019; Permensos No. 1 Tahun 2013;Permensos No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenagri No. 101 Tahun 2018; PMK 29/PRT/M/2018; Permensos No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; BNPB No. 5 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petujuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
21 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2023
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2027
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2023 (14)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 21 Tahun 2008, PP No 22 Tahun 2008, Perpres No 87 Tahun 2020, PERDA Kab Bone Bolango No 4 Tahun 2021, PERDA Kab Bone Bolango No 5 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2027 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung:
Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No. 10 Tahun 2022; Perbup Berau No. 62 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Perencanaan dan Penganggaran; Penyaluran; Penggunaan dan Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan, Pendampingan, dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BOMBANA
ABSTRAK:
a. bahwa wilayah Kabupaten Bombana secara geografis,
geologis, hidrologis dan demografis termasuk daerah
rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam,
dan bencana sosial yang disebabkan oleh faktor alam,
non alam maupun manusia;
b. bahwa untuk, melindungi masyarakat dari ancaman
bencana pada saat prabencana, keadaan darurat
bencana dan (pemulihan kondisi pasca bencana yang
sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
c. bahwa sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan
untuk mewujudkan ketangguhan bencana di Kabupaten
Bombana, maka perlu menetapkan Forum Pengurangan
Risiko Bencana Kabupaten Bombana;
d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan dengan peraturan Bupati tentang Forum
Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bombana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga
Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4401),Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang
nmor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentuhkan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun
2019 tentang Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III KELEMBAGAAN FPRB
BAB IV KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGUNGGJAWABAN
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2023
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Demak No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Mengubah
PERBUP Kab. Demak No. 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya
dalam pemberian hibah dan bantuan sosial, telah disusun
pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak; bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan
sosial, perlu mengakomodir ketentuan mengenai surat
keterangan terdaftar bagi badan atau Lembaga,
mekanisme penganggaran, penyaluran,
pertanggungjawaban, verifikasi dan validasi hibah
maupun bantuan sosial; bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
kearifan lokal di wilayah kabupaten Demak, Peraturan
Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan ayat (4) Pasal 5, perubahan ayat (4) dan ayat (6) huruf b Pasal 7, perubahan Pasal 10, perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan Pasal 17, penghapusan Pasal 21, perubahan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 22, penghapusan ayat (3) huruf c Pasal 31, perubahan Pasal 32, penghapusan Pasal 33, penghapusan ayat (5) Pasal 37, perubahan ayat (1) Pasal 38, perubahan ayat (1) Pasal 40, penghapusan ayat (2) huruf a dan ayat (4) Pasal 41 dihapus, penghapusan Pasal 43, perubahan ayat (2) Pasal 45, perubahan Pasal 46, perubahan ayat (1) Pasal 47, penyisipan Pasal 48A, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 diubah.
44 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
