Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 28 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pelaksanaan Pengawasan;
3. Jenis dan Aspek Pengawasan;
4. Prosedur Pengawasan;
5. Tim Pengawas Kearsipan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati
Maluku Barat Daya Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Maluku Barat Daya.
Berdasarkan pertimbangantersebut,
perlu menyusun Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maluku Barat
Daya.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 26 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Sasaran pedoman pengelolaan arsip aset;
3. Pengelolaan arsip aset;
4. Organisasi Pengelolaan;
5. Pengendalian dan Evaluasi;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Lain-Lain ;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
ABSTRAK:
memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien
guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, berdasarkan surat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/185/2013 tentang
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan dan Nomor B.PK/03.09/22/2014 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Kepegawaian ASN Dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu menetapkan jadwal retensi arsip keuangan dan kepegawaian, pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Prosedur Penetapan JRA
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Keuangan Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
Peraturan ini mengenai penetapan jadwal retensi arsip untuk dokumen keuangan dan kepenagawain di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsip keuangan dan kepenagawain dikelola secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 25 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS DAN FUNGSI UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tugas dan Fungsi Unit Kearsipan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
1. Setiap perangkat daerah mempunyai Unit Kearsipan dan Unit Pengolah sebagai
Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam kegiatan pengolahan dan
penyelenggaraan kearsipan;
2. Untuk menjalankan tugas pengolahan arsip dan penyajian informasi dapat membentuk tim kerja yang
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan keanggotaan paling sedikit
melibatkan setiap unsur pejabat/staf Unit Pengolah;
3. Unit Pengolah memiliki tugas menciptakan, mendokumentasikan, melakukan
pemberkasan, membuat daftar arsip, mengolah arsip menjadi informasi,
memberi layanan peminjaman, memelihara arsip dan melakukan penyusutan
arsip dinamis di lingkup kerjanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup Seluma No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Seluma mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
Perbup No. 39 Tahun 2010
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2017
dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten halmahera barat-tugas pokok dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman, Lampiran: 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa, kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang,
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan kearsipan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan kearsipan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional, dipandang perlu untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan tentang Petunjuk Teknis Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 43 Tahun 2008; 2. UU No. 43 Tahun 2009; 3. UU No. 12 Tahun 2012; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 28 Tahun 2012; 6. Kepres No. 26 Tahun 1974; 7.PERMENDAGRI No. 54 tahun 2009; 8. PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; 9. KEPMENDAGRI No. 131-14-3095 Tahun 2017; 10. Perda OPD No. 5 Tahun 2016; 11. Perbup No. 24 Tahun 2010; 12. Perbup No. 50 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 11 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kebijaksanaan Kearsipan; Organisasi Penyelenggaraan Kearsipan; Penyelenggaraan Tata Kearsipan; Penyusutan, Pemeliharaan dan Pemusnahan Arsip; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Lamp. : 135 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2014
ten tang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; 5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Mengatur tentang pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintahan Daerah
yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna
Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan
Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan
rahasia (diberikan sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau peraturan
perundang-undangan), Informasi dan Dokumentasi dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan
Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu dan dapat
diakses dengan mudah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
