Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011;
merubah beberapa ketentuan dalam lampiran diantaranya ketentuan lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2012.
3 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk memperluas jenis Pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sehingga pengelolaannya perlu diatur secara tertib dan terencana oleh dinas yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Ketentuan pada pasal 9, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012.
Peraturan ini memiliki 13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 21 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kolaka
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor
6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kolaka pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat paling
banyak 5 (lima) Staf Ahli dan untuk kepentingan Dinas serta
kelancaran tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan paradigma
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati;
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959, Tentang
Pembentukan Daerah - daerah TK. II di Sulawesi Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 , Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan
Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890;
3. Undnng - undang Nomor 17 Tahun 2003 , tentang Keuangan
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 ;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355 ;
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-undang Lembaran Negara Tahun 2008 nomor
12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4837;
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang
Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repblik
Indonesia Nomor 4438 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007,
tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2011,
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV
PENJABARAN TUGAS STRUKTURAL STAF AHLI BUPATI KABUPATEN
KOLAKA
BAB V
TUGAS TATA USAHA STAF AHLI
BUPATI KOLAKA
BAB VI
TATA KERJA
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 21 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 26 - 03 - 2011 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 21 Tahun 2012
Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, LD.2012/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
18 Tahun 2011, maka perlu dilakukan perumusan
tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi
Perangkat Daerah;
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang
sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk
menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur–
unsur organisasinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan
Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Dinas Pemuda,
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Balangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Tugas Pokok dan
Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Dinas Pemuda,
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Balangan, dengan sistematika ketentuan umum; TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR–UNSUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN; TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN; TATA KERJA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2012.
32 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
