Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.524 peraturan dalam 0,093 detik

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perdais DIY No. 3 Tahun 2...angan Kebudayaan.pdf

kebudayaan

2017

Peraturan Daerah Istimewa NO. 3, LD.2017/NO.12

Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013
Materi Pokok: Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa ini meliputi: a. Objek Kebudayaan; b. perencanaan; c. pemeliharaan; d. pengembangan; e. pengelolaan; f. tugas dan wewenang; g. penghargaan; h. peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten; dan i. peran dan tanggung jawab masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Jumlah Halaman: 24 HLM; Penjelasan : 19 Halaman

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Menetapkan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini, pemanfaatan Ruang pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten baik strategis maupun bukan strategis serta satuan Ruang lainnya yang tidak sesuai, maka disesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Istimewa ini ditetapkan.

Download file:

Perdais DIY No. 2 Tahun 2... Tanah Kadipaten.pdf

kasultanan - tanah

2017

Peraturan Daerah Istimewa NO. 2, LD.2017/NO.2

Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang antara lain mengatur tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten perlu membentuk Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017
Materi Pokok: Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Istimewa ini meliputi: a. kebijakan dan strategi mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; b. arahan Struktur Ruang dan Pola Ruang; c. arahan Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten; d. arahan Tata Ruang pada Satuan Ruang bukan Strategis Kasultanan dan Kadipaten; e. pelaksanaan Penataan Ruang; f. pengendalian pemanfaatan Ruang; g. pengawasan Penataan Ruang; h. peran Pemerintah Daerah; i. peran masyarakat; j. pengelolaan Kawasan; k. pendanaan; dan l. sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
Jumlah Halaman: 33 HLM; Penjelasan : 20 halaman

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perdais DIY No. 1 Tahun 2... Tanah Kadipaten.pdf

KASULTANAN - TANAH

2017

Peraturan Daerah Istimewa NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013.
Materi Pokok: Dengan penetapan urusan pertanahan sebagai salah satu bidang Keistimewaan dan sesuai amanah Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain dinyatakan bahwa pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah Istimewa.

CATATAN:

Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
Jumlah Halaman: 15 HLM; Penjelasan : 7 Halaman

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 143 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dengan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 143 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 142 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar Provinsi Bali

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 142 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penegasan Batas Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 141 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 140 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 139 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Minahasa Dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 139 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 138 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 137 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2018.