Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2016

Menemukan 18.847 peraturan dalam 0,084 detik

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. SE OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
Download file:
SE OJK Nomor 1 Tahun 2016.pdf
Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016
Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik
Abstrak
Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Download file:
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016.pdf
Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
Abstrak
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
  1. SE Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015
Download file:
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2016.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKPM No. 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2018
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 21 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016
Download file:
Perka_BKPM_10_2016.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota
  2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (
Download file:
Salinan_Perka_BKPM_Nomor_9_Tahun_2016.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
Mengubah
  1. Perka BKPM No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  2. Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
Download file:
Perka_BKPM_8_2016.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Penanaman Modal
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Perka BKPM No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Penanaman Modal
Download file:
2016._PERKA_7_PENETAPAN_H...PEMDA_DI_BID_PM_.pdf
2016._PERKA_7_PENETAPAN_H..._DI_BID_PM_LAMP_.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. Perka BKPM No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
Mengubah
  1. Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
Download file:
Perka_BKPM_6_2016.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
2016._PERKA_5_Pelimpahan_IU_KEK_Palu_.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
2016._PERKA_4_Pelimpahan_IP_KEK_Palu_.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan