Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 51/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR
BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas dan penyesuaian terhadap ketersediaan
anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 52
Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum dan Standar
Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2021 dipandang sudah tidak sesuai
dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2020 tentang
Standar Biaya Umurn dan Standar Biaya Khusus
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun
Anggaran 2021.
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan
Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya
Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 diubah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 51 Tahun 2021
PERWALI Kota Solok No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Mencabut Pasal 5 dan Pasal 6
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kota Solok No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kota Solok No. 5 Tahun 2016
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 18 Tahun 2016
4. Permenpan RB No. 17 Tahun 2021
5. Permenpan RB No. 25 Tahun 2021
6. Perda Kota Solok No. 5 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan ini mencabut Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Magelang No 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Perwako tentang Keududkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang;
UU no 17 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Magelang no 3 Tahun 2016; Permendagri No 46 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, unsur pengarah, tata kerja, jabatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
37 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2021
pedoman - sistem - informasi - administrasi - pendidikan - dan - mandiri - aplikatif - nyaman - transparan - aman - dan - profesional - siap - mantap - pada - dinas - pendidikan - kota - cirebon
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem Informasi Administrasi Pendidikan Dan Mandiri Aplikatif Nyaman Transparan Aman Dan Profesional (SIAP MANTAP) Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat layanan administrasi pendidikan di Lingkungan Disdik Kota Cirebon maka perlu menetapkan Perwali Kota Cirebon tentang Pedoman Sistem Informasi Administrasi Pendidikan dan Mandiri Aplikatif Nyaman Transparan Aman dan Profesional (SIAP MANTAP) pada Disdik Kota Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendiknas No. 24 Tahun 2007; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendikbud No. 28 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 1 Tahun 2020; Perwali Cirebon No. 46 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sistem Informasi Administrasi Pendidikan Dan Mandiri Aplikatif Nyaman Transparan Aman Dan Profesional, Kelembagaan Petugas Sarana Dan Prasarana, Otorisasi, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
11 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Menambah Potensi Penerimaan Retribusi Sektor Pelayanan Pasir, Perlu di Lakukan Penyesuaian Kelas Pasar;
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a, Perlu di Buat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di Maksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 51 Tahun 2021
PEMBENTUKAN, - SUSUNAN ORGANISASI, - TUGAS DAN FUNGSI -SERTA TATA KERJA -UNIT PELAKSANA TEKNIS -PENILAIAN KOMPETENSI -APARATUR SIPIL NEGARA -PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN - SUMBER DAYA MANUSIA - KOTA LUBUKLINGGAU
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Berdasarkan Persetujuan Gubenur dengan surat Nomor 061/3042/VII/2021 Tangal 13 Oktober 2021 Hal Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau
Dasar hukum dalam peraturan ini :UU No 7 Tahun 2001;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 12 Tahun 2017;Perda No 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 5 Tahun 2019;Perwali No 55 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Pembentukan ,susunan organisasi,tugas dan fungsi,kelompok jabatan fungsional,tata kerja ,kepegawaian ,keuangan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 568
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan dan Struktur Organisasi; Bab 3. Tugas dan Fungsi; Bab 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah; Bab 5. Kelompok Jabatan Fungsional; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Ketentuan Peralihan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Walikota Kupang Nomor 49 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 51 Tahun 2021
PERWALI Kota Tegal No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal 4 t
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2016;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan Dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas Dan Fungsi
Bab IV Penjabaran Tugas Dan Fungsi
Bab V UPTD
Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional
Bab VII Tata Kerja
Bab VIII Kepegawaian
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal dan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal dicabut.
30 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD.2021/NOMOR 44 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Asal Kota Dumai
ABSTRAK:
Bahwa salah satu cara peningkatan akses layanan pendidikan dilakukan dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi asal Kota Dumai.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 5 (lima) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Jenis Dan Ketentuan Beasiswa; Penganggaran Dan Pelaksanaan; Pembatalan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 21 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2015 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 21 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
