Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.997 peraturan dalam 0,079 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 93 Tahun 2022

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Perumahan, Permukiman

Download :
PERBUP KAB KONUT NO 93 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 512

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 93).
BAB I Ketentuan Umum BAB II Arah Jakstrada BAB III Penyelenggaraan Jakstrada BAB IV Pendanaan BAB V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 93 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap bagi Masyarakat Miskin/Rentan di Wilayah Kelurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perbup Clcp 93_2022.pdf

Abstrak

bantuan sosial - dampak inflasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2022/NO.93

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap bagi Masyarakat Miskin/Rentan di Wilayah Kelurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa kesejahteraan sosial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui program-program sosial; bahwa dampak inflasi yang tinggi di daerah memiliki bobot yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat, sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial yang besar untuk kesejahteraan masyarakat dan akan mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, diperlukan kebijakan untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan pemberian bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Bagi Masyarakat Miskin/Rentan di wilayah Kelurahan Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria, Jenis, Besaran dan Mekanisme Pemberian BST, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
11 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAL NO 93 TAHUN 2022 edit.pdf

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 93, BD.2022/No.93

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangandan Tata kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjaramasin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata KelolaPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, menyebutkan bahwa jenis kewenangan yang belum termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, di kelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan di atur dengan Peraturan WallKota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Perubahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 11 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan pemerintah Nomor 07 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 100 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. II/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2018; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26 / MENLHK/ SETJEN KUM.1/7/2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04j2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Badan Koordinasi PenanamaPeraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Modal Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerab Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerab Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tabun 2012.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Wall Kota tentang Perubahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dengan sistematika; Ketentuan umum; Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan; Pendanaan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 93 Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Motaha Kab.Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
PERBUP NO.93 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

standar

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 93

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Motaha Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Motaha Kabupaten Konawe Selatan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Iembaran Negara Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 terrtang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 terrtang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratura-n Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 terrtang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pernerintah Pumt dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 777, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaal Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (l,embar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Seiatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tertang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 27. Peraturant Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor l); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENERAPAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
58 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 93 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman Reformasi Birokrasi

Abstrak

PETUNJUK - TEKNIS - SISTEM - KERJA - APARATUR - SIPIL - nEGARA - UNTUK - PENYEDERHANAAN - BIROKRASI - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KOTA - BOGOR

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 93, BD Tahun 2022 No.93

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian sistem kerja sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 19 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kota Bogor No. 3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenjang, Tugas, dan Tanggung Jawab Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
14 Hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 93 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download :
Perpres Nomor 93 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Lembaga - Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 93, LN.2022/No.144, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penggerak utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, perlu menyempurnakan organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 106 Tahun 2007.
Perpres ini mengatur mengenai beberapa ketantuan dalam Perpres Nomor 106 Tahun 2007. LKPP merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh Kepala. Perpres ini juga mengatur mengenai perubahan struktur organisasi LKPP dan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Perpres ini mengubah Perpres 106 Tahun 2007.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2022

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 93 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 93 Tahun 2022

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Online System Melalui Smart Office, Smart Service (SOSS) dan Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM) pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Ketenagakerjaan

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 93 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Ketenagakerjaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2022/No.93

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Online System Melalui Smart Office, Smart Service (SOSS) dan Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM) pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pelayanan kepada publik/masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melakukan inovasi/terobosan untuk meringankan tugas-tugas administratif yang diberikan kepada pegawai serta mempermudah pelayanan kepada publik melalui pengembangan alat kerja dalam bentuk online system berbasis web dan mobile, yang diberi nama Smart Office, Smart Service (SOSS) dan Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM); Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Online System melalui Smart Office, Smart Service (SOSS) dan Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM) pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019.
Peraturan Ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Online System melalui Smart Office, Smart Service (SOSS) dan Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM) pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut; Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Motto dan Fungsi Aplikasi; Pengguna Aplikasi; Ruang Lingkup dan Menu Aplikasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 93 Tahun 2022

Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Tahun Anggaran 2022

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
2022pb3322093.pdf

Abstrak

tambah uang - insentif rt/rw

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2022/NO.95

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Sidomulyo, Kalirejo, Susukan, Gedanganak, dan Beji di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana tambah uang untuk insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pen gurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, waktu penggunaan serta ketentuan penggunaan dana tambah uang untuk insentif RT/RW/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi pengurus PKK Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

Badan Layanan Umum

Abstrak

Badan Layanan Umum

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2022/NO.93

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta dalam upaya pelaksa naan fungsinya secara professional, maka perlu ditunjang sistem pembiayaan yang memadai; Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka besaran tarif Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Aziz Marabahan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Aziz Marabahan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Obyek, Subyek, dan Prinsip dalam penetapan tarif; Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Kesehatan; Struktur Tarif dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan; Tata Cara Pemungutan; Kerjasama dangan Pihak Ketiga;dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
58 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.