Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian remunerasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 85 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022.
Mengatur antara lain:
1. Alokasi anggaran untuk remunerasi BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir;
2. Pegawai BLUD yang berhak mendapatkan remunerasi;
3. Komponen penyusun remunerasi;
4. Formula remunerasi yang dihitung berdasarkan indikator-indikator dalam peraturan gubernur ini;
5. Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta untuk menghadapi tantanngan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik perlu penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang penyelenggaraan kearsipan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Lampiran 16 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2024
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
2024
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyesuaikan materi muatan terkait kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dengan ketentuan
UU No. 30 Tahun 2014 dan Permen PANRB No. 22 Tahun 2021 serta guna menjamin tertib administrasi dalam penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas, perlu menetapkan PERGUB tentang Penugasan PNS sebagai Pelaksana Harian dan
Pelaksana Tugas.
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permen PANRB No. 17 Tahun 2021; serta Permen PANRB No. 22 Tahun 2021.
PERGUB ini berisi tentang ketentuan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, tata cara dan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, serta pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
PERGUB ini terdiri atas 15 hlm, termasuk 5 hlm Lampiran.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggara Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan Umum yang terintegrasi di wilayah aglomerasi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota di wilayah aglomerasi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Perkotaan di Provinsi Kalimantan Selatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL AGLOMERASI PERKOTAAN BANJARBAKULA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENYELENGGARAN ANGKUTAN UMUM MASSAL;PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGEMBANGAN;PENINGKATAN PENGGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL;PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN;PENDANAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 18 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Teknis
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023.
Materi pokok: Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standardisasi pengukuran belanja kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, Pelaksanaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
Jumlah halaman : 8 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD Tahun 2024 Nomor 18
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi
Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1)
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat
memberikan
keringanan,
pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
pokok dan/atau sanksi Pajak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengurangan,
Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan
Seterusnya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 5 Tahun 2015; Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun
2024.
Didalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengurangan, Pembebasan Pokok dan/atau
Sanksi Administratif PKB dan BBNKB
Penyerahan Kedua dan Seterusnya
Bab III Pelaporan Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2024.
7 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi bahwa salah satu fungsi BPSDM yaitu penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi;
Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.11 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No.11 Tahun 2018; Peraturan kepala lembaga administrasi negara No.25 Tahun 2015;
Ketentuan Umum, Subyek fasilitasi, Jenis fasilitasi, Tahapan fasilitasi, Kerta jasa fasilitasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, Ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
7 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2024
badan layanan umum daerah-unit pelaksana teknis dinas-tarif pelayanan
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD.2024/NO.18, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaa Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tarif Layanan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2023; UU No 9 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023; Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2016; Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2018; Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Darah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Objek dan Tarif Layanan; Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan; Keringan, Pengurangan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan; Perubahan Tarif; Evaluasi Tarif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
10 hlm, Lampiran 4 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2024
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD 2024 (18)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah UU No 6 Tahun 2023, PP No 20 Tahun 2004, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, PERDA Prov Gorontalo No 3 Tahun 2009, Pergub Gorontalo No 15 Tahun 2022, Pergub Gorontalo No 22 Tahun 2022 sebagaimna telah diubah dengan Pergub No 69 Tahun 2023, Pergub Gorontalo No 9 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD.2024/NO.18, LL PROV. KALIMANTAN BARAT: 6 HAL
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DI BIDANG KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meringankan beban perekonomian masyarakat serta mendorong ketertiban administrasi dan data kendaraan bermotor yang sesuai dengan pemilik serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, perlu didukung dengan kebijakan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023
KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN KERINGANAN; WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023
6 HALAMAN PERATURAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
