Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD NOMOR 28 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN GEDUNG KANTOR BUPATI PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 5. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan dan
pengelolaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pengawasan penyelenggaraan kearsipan dinamis pada Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh
Lembaga Kearsipan dengan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 28 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Langkah Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
UU No.12 Tahun 2001, Uu No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.5 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2008, Perwako No.13 Tahun 2011
KETENTUAN UMUM; PENGELUARAN DAERAH; PENYELESAIAN UANG PERSEDIAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2012.
8 halaman dan 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungkan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian
Intern Pemerintah di lingkung€rn pemerintah Kabupaten Konawe
selatan yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 27 Tahun 2018;
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam
penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern pemerintah
dimaksud huruf a, perlu disusun petunjuk pelaksanaan
Penyelenggaraan sistem pengendalian Intern pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe selatan yang
ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Konawe Selatan;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe selatan tentang petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan sistem pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan
1. undang - undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Konawe selatan di provinsi Sulawesi Tenggara
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24
Tambahan Iembaran Republik Indonesia Nomor 4267);
2. undang-undang Nomor lr rahun 2ao3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438].;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
B. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasal Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kineg'a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tamba}ran lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2OO7 tentang urusan pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007
Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 28 Tahun 2018
EVALUASI - PENGAWASAN - PENGADAAN BARANG/JASA - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - APBD
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta guna pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2018, termasuk didalamnya mengatur tentang Definsi/pengertian yang digunakan dalam peraturan; Organisasi pengadaan barang/jasa; Pemaketan pekerjaan dan penetapan metode pemilihan barang/jasa; Rencana Umum pengadaan; Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; Pelaksanaan kontrak; Perubahan kontrak; Keadaan kahar; Pemutusan kontrak; Pemeriksaan fisik proyek pekerjaan; Panitia penerima/pemeriksa barang; Pelaksana teknis/Pengawas lapangan; Pengawas fungsional; Laporan pelaksanaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 80 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 28 Tahun 2011
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANA KESEHATAN PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI RSUD TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya, dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Monteri dalam Negeri Republik Indonesia 616.A/MENKESISKBNI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif dan Tatalaksana PeIayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi pesena PT (Persero) Askes dan anggota keluarganya perIu mengatur Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes Sosial Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TeIuk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten PeIaIawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan HiIir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan pengelolaan Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana teIah dilakukan beberapa kaIi perubahan, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang System Jaminan Sosial Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran-Negara RepublikIndonesiaJahun 2009, Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); Peraturan Pemerintah "Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keIuarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembafan Negara Nomor 3781); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82,. Tambahan Lembaran Negara Nomor4737); Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 616.A/MENKES/SKBNI/2004 dan Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tarif dan TataIaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/MENKESISKNI12010 Tanggal 2 Juni 2010 tentang Pedoman PeIaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman pelaksanaan sistem pmbiayaan dan penggunaan dana askes sosial bagi pelayana kesehatan peserta pt. askes (persero) dan anggota keluarganya di rsud teluk kuantan kabupaten kuantan singingi. Bertujuan sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 28 Tahun 2017
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara - LHKPN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mendukung ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan penyelenggara negara termasuk di lingkungan pemerintah daerah untuk melaporkan harta kekayaan di milikinya kepada komisi pemberantasan korupsi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyampaian LHKPN, Unit Pengelolaan LHKPN, Pengawasan, Sanksi, dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri 9 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa perubahan paradigma Rumah Sakit dari lembaga sosial yang kebal hukum menjadi lembaga yang dapat sebagai subyek hukum, perlu diantisipasi oleh rumah sakit; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, yang efektif, efisien dan berkualitas,perlu peraturan internal rumah sakit sebagai acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi semua pihak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sagas Waras Kabupaten Kiaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/Per /IV /2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Tujuan, Visi, Misi, Filosofi, Motto dan Nilai
Bab III Pemilik dan Status Rumah Sakit
Bab IV Direksi/Pejabat Pengelola
Bab V Rapat
Bab VI Komite
Bab VII Pengawasan Internal
Bab VIII Tarif
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 28 Tahun 2016
PERBUP Kab. Cianjur No. 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
PERBUP Kab. Cianjur No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, Apel Masuk Kerja, Apel Pulang Kerja, dan Presensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mncabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel masuk kerja, Apel pulang kerja, dan Presensi Sidik Jari Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2011/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah
Kabupaten Rembang pertu menetapkan lndikator Kinerja Utama
sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian easeran
strategis yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang eedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembagunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Perm,rintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Menteri Negara; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/ 9/M .PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi
Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 90);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Rembang meliputi :
a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
b. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
c. T erwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
d. TerwuJudnya kemandirian daerah;
e. Terwujudnya pembangunan daerah yang progresif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2011.
45 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
