PERWALI Kota Solok No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Pasal 7 dan Pasal 8 dalam
Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota
Solok Nomor 37 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita
Daerah Kota Solok Nomor 22 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 18 Tahun 2016
4. Permenpan RB No. 17 Tahun 2021
5. Permenpan RB No. 25 Tahun 2021
6. Perda Kota Solok No. 5 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, yang terdiri atas:
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
c. bidang pendapatan daerah
d. bidang akuntansi
e. bidang anggaran
f. bidang perbendaharaan
g. bidang pengelolaan aset dan
h. UPTD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam
Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota
Solok Nomor 37 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita
Daerah Kota Solok Nomor 22 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1000
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022; Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini terdiri dari 49 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Ruang Lingkup, BAB IV tentang Kewajiban dan Larangan, BAB V Hukuman Disiplin, BAB VI tentang Pejabat yang Berwenang Menghukum, BAB VII tentang Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, BAB VIII tentang Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian, BAB IX tentang Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin, BAB X tentang Ketentuan Lain-lain, BAB XI tentang Ketentuan Lain-lain, BAB XII tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
31
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD/28/2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda No. 3 Tahun 2002; Perda No. 4 Tahun 2002; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2021; Perwali No. 48 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perwali No. 36 Tahun 2021; Perwali No. 20 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwali No. 22 Tahun 2022; Perwali No. 23 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
Terdiri dari 6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Magelang Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah memberikan pembinaan
peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran
dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung untuk
mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri,
serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penataan, penertiban,
dan pengendalian, serta peningkatan kesadaran
masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung,
perlu adanya kebijakan pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat berupa pemberian insentif dalam
penyelenggaraan bangunan gedung yang transparan, adil,
tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabel, efisien dan
ef ektif, serta prof esional;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam pembinaan serta pemberdayaan
penyelenggaraan bangunan gedung, perlu pengaturan
tentang pemberian insentif penyelenggaraan bangunan
gedung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota ten tang Pemberian Insentif
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Magelang Tahun
2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Insentif Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Pemberian Keringanan Retribusi Daerah; Pemberian Kemudahan Prosedur Perizinan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 28 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi,
tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah Kata Blitar; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 4
dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kata Blitar
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka perlu disusun
Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
Mengingat: 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pad a Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Sirokrasi (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kola Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
33 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD Kota Batu Tahun 2022 No 28/D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
UU No 11 Tahun 2001;
UU No 13 Tahun 2003;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
UU No 11 Tahun 2020;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 60 Tahun 2020;
PP No 34 Tahun 2021;
PP No 35 Tahun 2021;
PP No 36 Tahun 2021;
PP No 37 Tahun 2021;
PP No 59 Tahun 2021;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permenpan RB No 17 Tahun 2021;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Perda Kota Batu No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Batu No 1 Tahun 2022.
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan
Kepegawaian; dan
c. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan f. UPTD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor Register 105/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
