PERWALI Kota Semarang No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
PERWALI Kota Semarang No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2023 agar dapat berjalan tertib, lancar,
berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan maka perlu disusun Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2023; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai pedoman
bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
287 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Piagam Pengawasan Internal (Intenal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03 /2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 503 Tahun 2017 Tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkup Kota Ambon yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 24 November 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Tahun 2022 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; PermenPANRB No. 25 Tahun 2021; Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2022.
di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kedudukan; Bab III Kecamatan Tipe A; Bab IV Kecamatan Tipe B; Bab V Kelompok Jabatan Fungsional; Bab VI Kepegawaian; Bab VII Tata Kerja; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Mencabut : Perwali Kota Cilegon No. 81 Tahun 2016; Perwali Kota Cilegon No. 82 Tahun 2016.
150 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak
harga pangan, perlu pengalokasian cadangan pangan
Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam jumlah yang
cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan,
bahwa dalam rangka pengalokasian cadangan pangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
mekanisme penyelenggaraannya,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Kota Sawahlunto,
Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/12/2010, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor S57/M- DAG/PER/8/2017, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun
2022
PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah sebagai persediaan
pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak /stabilitas harga pangan, kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat bencana alam dan bencana sosial.
(2) Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah untuk menangani/mengantisipasi masalah Kerawanan Pangan, menghadapi Keadaan Darurat, Bencana Sosial, Gejolak Harga Pangan dan Rawan
Pangan Pasca Bencana Alam.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Tual melalui
penyelenggaraan Satu Data Kota Tual. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; g-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Satu Data Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2022
PERWALI Kota Cirebon No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Cirebon No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Tahun 2022 No 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Pasuruan Tahun 2022 No 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 46 Tahun 1982:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
Permenpan RB No 20 Tahun 2018:
Permendagri No 99 Tahun 2019:
Permendagri No 56 Tahun 2019:
Permenpan RB No 17 Tahun 2021:
Permenpan RB No 25 Tahun 2021:
Perda No 7 Tahun 2016:
Perwali Pasuruan No 3 Tahun 2022.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Susunan Organisasi:
3. Tugas Pokok dan Fungsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.):
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 66); dan
b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 39)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau
ABSTRAK:
a. bahwa peserta didik yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kepribadian, mampu menunjang perkembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah;
b. bahwa untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, karakter dan adat istiadat serta kearifan lokal daerah Minangkabau pada peserta didik perlu diterapkan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagai Muatan Lokal Wajib pada Taman Kanak-Kanak, SD dan SMP di Daerah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau;
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. Permendagri No. 8 Tahun 1970
4. Permendagri No. 40 Tahun 2007
5. Permendikbud No. 79 Tahun 2014
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. pelaksanaan pembelajaran,
b. pendanaan, dan
Cc. pengawasan, monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
50
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PP No. 16 Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Perwali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai Landasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah: UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda No. Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
42 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2016, Dan bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan motivasi kepada desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan memberikan penghargaan atas capaian kinerja kepada desa yang berhasil mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2016 perlu disesuaikan dan dicabut, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Pemberian Penghargaan, Pengelompokan Desa, Penerima Penghargaan, Penggunaan Penghargaan, Pembiayaan, Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan Penghargaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
8 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
