PEDOMAN - PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN - ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat; bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sedang menghadapi ancaman yang serius sebagai dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi; bahwa Pemerintah Daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Klaten.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Peran Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
14 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
UUD 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul; Kewenangan Lokal berskala Desa; Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa; Evaluasi da Pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa; Pungutan Desa; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2021/53 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
20 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kelembagaan desa wisata, pencanangan, penilaian da penetapan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, forum komunikasi desa wisata dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2015/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonsobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi dan/atau Olah Raga
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Taman Rekreasi Dan/ Atau Olah Raga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka perlu mengubahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Peluksanaan Pernunguran Retribusi Taman Rekreasi Dan/Atau Olah Raga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 dan perubahan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2013 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian Tradisi Bertanjak/Destar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi dan berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepualauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telahaan staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mernati No.900/Disdikbud/VIII/2021/.... tanggal 31 Agustus 2021, maka Pelestarian Tradisi Bertanjal/Desatar Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.21 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.52 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.42 Tahun 2009; PERMENDAGRI RI No.1 Tahun 2014; PERMENDIKBUD No.79 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubahdengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERDA Prov.Riau No.12 Tahun 2013; PERGUBRI No.72 Tahun 2015; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.3 Tahun 2019; PERBUP Kep. Meranti No.20 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) Bab dan 11 (sebelas ) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Maksud, Fungsi dan Tujuan; Penerapan Tradisi Bertanjak/Destar; Peran Serta Masyarakat; Pembiyaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 53 Tahun 2013
rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan bolihutuo kabupaten boalemo
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2013/NO.444
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Bolihutuo Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pengembangan di Kawasan Wisata Bolihutuo Kabupaten Boalemo memerlukan strategi pengelolaan sebagai sarana untuk dapat menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi kontrol agar pembangunan tertata.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bolaemo ini adalah UU No.5 Tahun 1960; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; PP No.10 Tahun 2000; PP No.16 Tahun 2004; PP No.36 Tahun 2005;PP No.34 Tahun 2006; PP No.26 Tahun 2008; PP No.34 Tahun 2009; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; PP No.50 Tahun 2011; Keppres No.33 Tahun 1989; Keppres No.32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pekerjaan umum No.29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2009; Peraturan Mentari Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14 Tahun 2010; Perda Kab.Boalemo No.3 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan bolihutuo kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran serta ruang lingkup, rencana tata bangunan dan lingkungan, program bangunan dan lingkungan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan, kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 35 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
