PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.615 peraturan dalam 0,067 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20g Tahun 2009
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3/PER/M.KUKM/IV/2017 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenkop UKM No. 16/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Pendidikan Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 118/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20i Tahun 2009
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009
Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 11/KPTS/2000
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1/KOMNAS HAM/IX/2011 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1/KOMNASHAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Komnas HAM No. 1/KOMNAS HAM/IX/2010 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.3 Tahun 2012
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengajuan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017
Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman Gratifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Mencabut :
  1. Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2010 Tahun 2010
Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol

Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/1/2010 Tahun 2010
Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 33/Permentan/SM.230/7/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan