Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Untuk melaksankan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daearh Kota Batam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemerintah Kota Batam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Permen Dageri Nomor 19 Tahun 2016
Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemerintah Kota Batam pada pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 75 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 178 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Cilacap No. 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang BErsumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang BErsumber dari APBN , menyebutkan bahwa berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota yang ditatapkan oleh Peraturan Menteri/Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Berdasarkan Pasal 2 huruf i PPPerpu No 1 tahun 2020, menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (recofusing), penyesuaian alokasi dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu. Berdasarkan ketentuan Permenkeu RI No 35/PMK.07/2020 , Permenkeu No 205/PMK.07/2019 sebagaiimana telah diubah dengan Permenkeu No 40/PMK.07/2020, dan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 maka Perbup Cilacap No 217 Tahun 2019 perlu dilakukan pencabutan dan diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah; PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No 56 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang PErubahan Kedua Atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; PP PErpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menhadapi Ancaman yang Membaayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020; Perpres No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian APBN; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pemebtukan an Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab CIlacap No 10 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pembagian , penetapan rincian dan Pedoman penggunaan Dana Desa setiap desa di Kabupaten Cilacap TA 2020. Diatur tentang penyaluran dan pengunaan Dana Desa serta Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
Pada saat Perbup ini berlaku, maka Perbup Cilacap No 217 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap TA 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD NOMOR 722 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
UNTUK EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL; PENANGANAN DAMPAK VIRUS COVID DISEASE 2019
UU NOMOR 17 TAHUN 2003; UU NOMOR 1 TAHUN 2004; UU NOMOR 9 TAHUN 2007; UU NOMOR 15 TAHUN 2019; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; UU NOMOR 30 TAHUN 2014; UU NOMOR 2 TAHUN 2020; PP NOMOR 57 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011; PMK NOMOR 168/PMK.07/2008; PMK NOMOR 40/PMK.05/2009; PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NOMOR 123 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2020; INMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2020; PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020; PERBUP NOMOR 72 TAHUN 2020
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2015 DIUBAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2015 DIUBAH
3 PASAL (5 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020
PERBUP Kab. Purbalingga No. 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dan Pondok Pesantren
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi dan Pondok Pesantren
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya memberikan kesempatan bagi masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga, perlu memberikan bantuan dan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi untuk dapat meningkatkan kualifikasinya dalam bentuk pemberian beasiswa;
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, perlu membuat pedoman penyelenggaraan program beasiswa bagi masyarakat yang berprestasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Dan Pondok Pesantren.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diberikan kepada masyarakat dan digunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh pada jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, maupun mbaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan Tahfidzul Quran dalam program pembelajarannya, dan berada di Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD.2020/NO.75 LL Kota Pontianak : 316 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012m PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.33 Tahun 2019, Permenkeu No. 19/PMK.07/2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, Permenkes No. HK.01.07/MENKES/215/2020, Kepmenkeu No. 35/PMK.07/2020, Perda No.15 Tahun 2019, Perwako No.93 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1 dan Pasal 2 ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2020.
Peraturan ini memiliki 10 halaman dan 306 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
wajib diterapkan Kode Etik;
b. bahwa untuk menerapkan Kode Etik di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pati, perlu disusun pedoman pelaksanaan Kode
Etik bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; Uu No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 138 Tahun 2017; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kode Etik berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku bagi
seluruh Pegawai.
Kode Etik sebagaimana dimaksud meliputi :
a. disiplin;
b. cepat;
c. tegas;
d. sopan;
e. ramah dan simpatik;
f. adil/tidak diskrimatif;
g. terbuka dan jujur;
h. loyal;
i. sabar;
j. kepatuhan;
k. teladan;
l. komunikatif;
m. kreatif;
n. bertanggung jawab; dan
o. obyektif.
Setiap penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik
dibentuk Majelis Kode Etik.
Pegawai setelah disidang/diperiksa dalam sidang Majelis
Kode Etik, tidak terbukti melakukan pelanggaran,
Majelis Kode Etik wajib merehabilitasi Pegawai dimaksud.
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam rekomendasi hasil pemeriksaan
Majelis Kode Etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan kerentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 31 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 6 Tahun 1974
PP No. 60 Tahun 2008
PP N0. 53 Tahun 2010
PP No. 11 Tahun 2017
PP No. 12 Tahun 2017
Permenpan RB No. 37 Tahun 2012
Permenpan RB No. 52 Tahun 2014
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Mengatur tentang:
Pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan
Bentuk situasi benturan kepentingan
Jenis benturan kepentingan
Sumber penyebab benturan kepentingan
Penanganan benturan kepentingan
Pencegahan terjadinya benturan kepentingan
Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 75 Tahun 2020
Hak Asasi ManusiaKesehatanLingkungan HidupCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Jepara No. 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Tahun 2020/ No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah WNI maupun WNA yang meninggal dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Jepara akibat infeksi Covid 19
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa klai terkahir dengan UU No 9 Tahun 2015; Permenkes No 82 Tahun 2014; Perbup jepara No 32 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perbup No 58 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 32 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Ketentuan Pasal 5 diubah
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Penguatan Dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
