Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengad,aan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu mengatur dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri' Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 peratrrran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 20l7 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, TLD No 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketetuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Desa, bahwa tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa diatur oleh Bupati dalam bentuk peraturan Bupati
Dasar Hukum Perturan Ini: : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan ini berisi tentang mengubah bunyi dari pasal 7 dan pasal 8 Peraturan ini tentang TPK dan Tugas dan Wewenang dari TPK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2015
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Peraturan Kepala LKPB/JP No. 13 Tahun 2013
Sistematika Perda ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan Kegiatan
3. Kegiatan Swakelola
4. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/jasa
5. Pengawasan dan Sanksi
6. Ketentuan Lain-Lain
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018
PERBUP Kab. Maluku Barat Daya No. 45 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan tingkat kemahalan dan penyeragaman Harga Satuan Barang/Jasa dan penetapan batas maksimal biaya/harga barang/jasa dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018. Standar biaya adalah acuan dan pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menyusun Rencana Kerjas Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKP-SKPD) Tahun Anggaran 2018 dalam rangka meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahu n 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Perda No. 9 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2017; Perbup No. 18 Tahun 2011; Perbup No. 52 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Lampiran 10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati nomor 22 tahun 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2018/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan Dan Minum, Biaya Diklat/Kursus Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penyesuaian harga barang/material serta penambahan beberapa komponen dalam standar biaya, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupalen Boyolali
Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan perkembangan harga dimaksud; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang StandarBiaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2018.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 76 Tahun 2016, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2017 diantaranya, yaitu: Ketentuan pada Lampiran 1, STANDAR BIAYA HONORARIUM diubah; Ketentuan pada Lampiran II, STANDAR SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM diubah; dan ketentuan pada Lampiran IV, STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
118 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan penyesuaian nomenklatur satus kepegawaian keanggotaan ULP, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup No. 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 20014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Perbup Kabupaten Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2017 yang diubah: Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 11diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah; Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 20 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
Peraturan yang diubah: Perbup Penajam Paser Utara No. 7 Tahun 2017
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan peraturan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pengadaan barang / jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : PRINSIP DAN RUANG LINGKUP;
BAB III : ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA BLUD RSUD;
BAB IV : PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA;
BAB V : JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA;
BAB VI : PELAPORAN;
BAB VII : PENGAWASAN;
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah Jaraga Sasameh kabupaten Barito selatan ( Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun
2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Perubahan
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2010
tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak sesuai
dengan kebutuhan, efektifitas kelembagaan, dan perlu
dilakukan penataan terhadap Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati
membentuk ULP Pemerintah Kabupaten/Kota yang
berkedudukan di Bagian atau Subbagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor J
Tahun 2017; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN;
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN ;
BAB IV
ORGANISASI ;
BAB V
TATAKERJA;
BAB VI
SISTEM INFORMASI ;
BAB VII
TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Serita
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 186)
Bupati Nomor 19
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Tahun 2010 tentang
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemerintah l(abupaten Gunung Mas (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 205), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 54 Tahun 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum; prinsip pengadaan barang/jasa; kode etik; komite etik; pemeriksaan dan keputusan; secretariat komite etik; pembiayaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
Peraturan ini terdiri dari 13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Baraang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
3. PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
4. TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
5. PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA, DAN PENGAWASAN
6. KETENTUAN LAIN-LAIN
7. KETENTUAN PERALIHAN
8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
