Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa rangka memberikan pedoman pengelolaan guna meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Perbup Kudus No 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kab Kudus; bahwa dengan diundangkannya Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Perbup Kudus No 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD dr. Loekmono Hadi Kab Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus No 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD dr. Loekmono Hadi Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1996; PP No 9 Tahun 2003; PP No 23 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permenkes No 755/Menkes/PER/IV/2011; Permenkes No 49 Tahun 2013; Permenkes No 34 Tahun 2017; Permenkes No 4 Tahun 2018; Permenkes No 47 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 4 Tahun 2019; Permenkes No 30 Tahun 2019; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 2, ayat (1) Pasal 3, penyisipan Pasal 4A, perubahan Pasal 20, ayat (1) Pasal 23, Pasal 27.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan adalah hak warga masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya
peningkatan pelayanan kesehatan dengan pengelolaan tarif layanan rumah sakit; bahwa dalam Perbup No. 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga perlu penambahan dan penyesuaian dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan kondisi yang ada di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurub b, dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup Kutim No. 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No. 85 Tahun 2015;
Perubahan kedua atas Perbup Kutim No. 26 tahun 2018 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kudungga.Ketentuan dalam Lampiran Perbup Kutim No. 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sak.it Umum Daerah Kudungga diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 26 Tahun 2018 pasal 1
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memadai; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Demak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pagerwojo Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain ketentuan umum; kedudukan; susunan dan sistematika; muatan: a. rencana pengembangan layanan; b. strategis dan arah kebijakan; c. rencana program dan kegiatan; dan d. rencana keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
jumlah 114 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2020
pedoman-pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran-blud
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2020 /No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal yang meliputi: Ketentuan Umum; Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi pokok : Tarif Layanan Layanan Kesehatan, Tata Cara Pemungutan Layanan Kesehatan, Keringanan dan Pembebasan Tarif Layanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 16 tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Jumlah halaman : 8 HLM; Lampiran : 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Ibnu Sutowo Baturaja
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan PERBUP No. 26 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUP No. 20 Tahun 2016, telah ditetapkan Remunerasi BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja. Sehubungan dengan ditetapkannya PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, maka perlu meninjau kembali dan/atau menyesuaikan perbup tersebut. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah denan PP No. 74 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, remunerasi, sumber dana, proporsi pembagian jasa layanan, tata cara pembayaran, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
Mencabut PERBUP No. 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBUP No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas PERBUP No. 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA INSTALASI FARMASI SEBAGAI UNIT PENGHASIL PENDAPATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS B SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama untuk peningkatan
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwilang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun
2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Farmasi
Sebagai Unit Penghasil Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bogor
Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditinjau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Farmasi
Sebagai Unit Penghasil Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 , ,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 , Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 20 16 , Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2018
mengatur tentang TArif pelayanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
mengatur mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Instalasi Farmasi Sebagai Unit Penghasil Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah
ABSTRAK:
a.bahwa Pembentukan,Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Nyitdah Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018;b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta ata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Nyitdah Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaRumah Sakit Umum Daerah Nyitdah;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
5. Peraturan PresidenNomor 77 Tahun 2015 ;
6. Peraturan DaerahNomor 13 Tahun 2016.
1. Ketentaun Umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan;
4. Susunan Organisasi;
5. Tugas dan Fungsi;
6. Uraian Tugas;
7. Tata Kerja;
8. Bagan Struktur Organisasi;
9. Jabatan;
10. Pembiayaan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
