Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang serta adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang perlu dtinjau kembali.
UU No.13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 83 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan cadangan pangan pokok daerah dimana pemerintah kabupaten diwajibkan memiliki cadangan pangan 20 (dua puluh) ton dan sudah harus terpenuhi pada tahun 2019. Untuk itu perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang penyediaan dan penyaluran Cadangan pangan Pokok daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar hukum : UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2015; Permentan No. 65/ Permentan/ OT.140/12/2010; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016.
Didalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran, lembaga pengelola cadangan pangan, dana, organisasi pelaksana, mekanisme penyediaan, mekanisme penyaluran, pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Petani melalui Lapak Petani di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani produsen dan untuk memperpendek rantai distribusi hasil pertanian terutama untuk produk pertanian yang sedang mengalami jatuh harga, diperlukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; bahwa salah satu wujud peran fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu adanya kegiatan Lapak Petani di Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberdayaan Petani Melalui Lapak Petani di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, lapak petani, persyaratan dan mekanisme pelaku lapak petani, komoditas dan ketentuan harga produk lapak petani, peran serta, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraPerikanan dan KelautanPangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatuir tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II UPTD pada Dinas
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2019/No.44 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Tanam, Rencana Penyediaan Dan Pengaturan Air Irigasi Tahun 2019/2020 Dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf d dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, yang menyatakan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang berada di kecamatan dan merupakan unit kerja nonstruktural.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 /Permentan/SM.200/1/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Ini Berisi 12 (dua belas) Bab Dan 31 (tiga puluh satu) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi; Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; Kelompok Jabatan Fungsional; Prasarana Dan Sarana; Mekanisme Dan Tata Hubungan Kerja; Pembinaan Dan Pengawasan; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pengelolaan Aset; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 41 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur NegaraPangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatuir tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II UPTD pada Dinas
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016 - 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perpres No.83 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (4) tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016-2021
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perpres No.83 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentangRencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2016-2021, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; RAD-PG; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
70 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019
tata tanam - rencana jadwal - musim tanam rendeng - musim tanam gadu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam Dan Kebutuhan Air Untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2019/2020 Dan Musim Tanam Gadu Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa Musim Tanam Rendeng Tahun 2018/2019 dan
Musim Tanam Gadu Tahun 2019 telah berakhir, guna
persiapan Musim Tanam Rendeng Tahun 2019/2020
dan Musim Tanam Gadu Tahun 2020 sesuai Ketentuan
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, huruf c, Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Sub Urusan Sumber Daya Air, Pemerintah
Daerah mempunyai Kewenangan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder, maka perlu mengatur Pola
Tanam dalam bentuk Rencana Jadwal Pola Tata Tanam
dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng
Tahun 2019/2020 dan Musim Tanam Gadu Tahun
2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan
Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun
2019/2020 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2019/2020 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2020 diatur dan dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Tanam dan berlaku bagi seluruh Daerah Irigasi Teknis, Irigasi Semi Teknis dan Irigasi Sederhana dalam Wilayah Kerja Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
