Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam membangun perekonomian Nasional dan Daerah, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan pertanian juga merupakan salah satu sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, baik sebagai sumber penyediaan pangan, maupun sumber pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup;
3. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Bagian Ketiga : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Bagian Keempat : Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Pengembangan;
5. Penelitian;
6. Pemanfaatan;
7. Pembinaan;
8. Pengendalian;
9. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Persyaratan
Bagian Ketiga : Tata Cara
Bagian Keempat : Ganti Rugi
10. Pengawasan;
11. Sanksi Administrasi;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD TAHUN 2020 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LUMBUNG PANGAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan daerah yang merupakan bagian dari subsistem cadangan pangan nasional;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan cadangan pangan masyarakat, persediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan, stabilisasi harga gabah terutama saat musim panen, dan mengatasi masalah pada masa paceklik, perlu adanya peran aktif kelembagaan lumbung pangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lumbung Pangan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2019 ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 68 Tahun 2019.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. meningkatkan cadangan pangan masyarakat; b. meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan; dan c. menstabilkan harga gabah terutama saat musim panen.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. kepengurusan; b. klasifikasi; c. permodalan; d. penguatan permodalan; dan e. pemberdayaan masyarakat miskin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 20 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organiasi Di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Ketahanan Pangan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2010.
Pangan, Pertanian dan PeternakanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Permentan No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021
Permentan No. 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Pertanian NO. 20, jdih.pertanian.go.id: 4 hlm.
Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 tahun 2013 Pasal 43 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat sebagai dasar pengenaan
Pajak Sarang Burung Walet;
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009 ; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab. Kutai Barat No.10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.;33 Tahun 2013 Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2017.
HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI BARAT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
Perbup No.58 Tahun 2011 tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di
Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 29) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggran 2014
ABSTRAK:
Untuk meiaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 122 / Permentan/SR. 130/ I | / 2013 tentang
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran ZOt4
maka dipandang perlu untuk membuat kebutuhan
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2At4
di Kabupaten Gunung Mas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
40/Permentan/SR.140/2/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
17/M-DAG/PER/6/2011; Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor
456/Kpts I 0T.16 /7/2006; Keputusan Menteri Pertanian Nomor
465/Kpts/0T.160/7 /2006; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 74 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2010.
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Tahun Anggran 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2014
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 118 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 83 Tahun 2021 telah diatur perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan;
bahwa dengan telah ditetapkannya Lahan Sawah
Dilindungi oleh Pemerintah dan perkembangan
pembangunan diluar sektor pertanian yang
cukup massif, maka terhadap lahan pertanian
pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan
perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan National Nomor 8 Tahun 2017;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun
2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 83 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 120)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun
2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2021 Nomor 83), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 83)
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kelas A Pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor
061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi
Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal
20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat
(2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Benih dan Kaji Terap Teknologi
Pertanian Kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten
Karawang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas; Tata Kerja;Kepegawaian,; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH DAN KAJI TERAP TEKNOLOGI PERTANIAN KELAS A PADA DINAS PERTANIAN
13 halaman (termasuk 1 lampiran)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
