Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kab. PALI
ABSTRAK:
Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta dalam implementasi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengadakan perubahan terhadap Nomenklatur dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten PALI. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten PALI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten PALI. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 2008; PermenPAN No. 15 Tahun 2009; Permendagri No. 47 tahun 2010; Permendagri No. 51 Tahun 2010; Perka BPKP No. 18 tahun 2013; Perbup No. 007 Tahun 2013.
Materi pokok dalam Perbup ini mengatur tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Mengatur juga tentang ketentuan umum, susunan organisasi, kedudukan, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Huruf A, Angka 2 Lapiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 20i0 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah yang menyatakan adanya penambahan tungsi untuk pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus diatur dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undung-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peratvran Pemerinah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam 'egeri Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2010
Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 13; Ketentuan pada Bagian Ketiga dalam Pasal 15 diubah; Ketentuan pada Bagian Kctiga dalam Pasal 20 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2013.
merubah Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2008
7 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 50/M.DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kebupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.2 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.9 Tahun 2003, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendag No. 50/M.DAG/PER/10/2009, Permendag No. 51/M.DAG/PER/10/2009, Permendag No. 278/M.DAG/PER/2/2009, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perbup No.12 Tahun 2008, Perbup No.30 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KETAPANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2013.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu segera ditindaklanjuti pelaksanaan peraturan dimaksud; untuk mewujudkan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk mengenai struktur organisasi dan tata kerja yang terkait dengan pengadaan barang/jasa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang struktur organisasi dan tata kerja yang terkait dengan pengadaan barang/jasa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 setelah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No12. Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.106 Tahun 2007; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.70 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.56 Tahun 2010; Permendagri No.53 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.16 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2012;
Maksud dibentuknya struktur organisasi dan tata kerja unit layanan pengadaan barang/jasa adalah pelayanan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tujuan nya adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efisiensi, efektif, transparan, persaingan sehat, dan akutabel. Struktur Organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretarisl dan c. Kelompok Kerja (POKJA) terdiri dari: 1. Kelompok Kerja Pengadaan; 2.Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi; 3. Kelompok Kerja Jasa Konsultasi; dan Kelompok Kerja Jasa Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2013
PERBUP Kab. Bekasi No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Mengubah
PERBUP Kab. Bekasi No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
