Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

Menemukan 19.487 peraturan dalam 0,086 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 12/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan

Download file:

PMK Nomor 4 Tahun 2018.pdf

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN

2018

Peraturan Menteri Keuangan NO. 4/PMK.05/2018, BN.2018/NO.30, jdih.kemenkeu.go.id : 15 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor PR. 302/1/1 PHB 2016 tanggal 31 Agustus 2016, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai
PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Akademik dan Tarif Layanan Penunjang Akademik. Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
-
-
15 HLM, Lampiran halaman 8 -15.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.02/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Diubah dengan

PMK No. 159/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)

Mengubah

PMK No. 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Download file:

PMK Nomor 105 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PMK Nomor 116 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.06/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Mencabut

PMK No. 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Download file:

PMK Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PMK Nomor 145 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PMK Nomor 91 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.01/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operas! Bea dan Cukai

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 206.5/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
PMK No. 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
PMK No. 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
KMK No. 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Download file:

PMK Nomor 24 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Download file:

PMK Nomor 118 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Mengubah sebagian

PMK No.90/PMK.05/2012

Download file:

PMK Nomor 178 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.05/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 161/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan

Download file:

PMK Nomor 25 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT