Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
yang memenuhi ketentuan indikator penilaian kinerja unit
penyelenggara layanan publik sebagaimana ketentuan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik diperlukan kode etik Pelayanan Publik di Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kode Etik Bagi Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun wajib dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Kolaka maka perlu menetapkan kode etik
pelayanan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah,
perlu disusun pedoman pelaksanaan etika pelayanan bagi
aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
BAB IV
MAJELIS KODE ETIK
BAB V
MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK
BAB VI
REHABILITASI
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tertib, efektif, efisien, transparan, beribawa, akuntabel, dan berintegritas, institusi serta melaksanakan prinsip-prinsip pemerintah yang baik perlu menegakkan kode etik kerja dalam menjalankan tugas, menjamin, melaksanakan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 25 Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa, perlu menerapkan kode etik Aparatur Sipil Negara unit kerja pangadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres 16 Tahun 2018; Permenpan 35 Tahun 2012; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diuabah dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2015; Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :
a. pejabat struktural; dan
b. pelaksana, terdiri dari PNS dan Non PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa daerah yang efektif, efesien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nornor 42 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kewajiban dan Larangan; Pengelolaan Pengaduan; Kedudukan Komite Etik; Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan; Sekretariat Komite Etik; Pembiayaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
21 halaman peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 319
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Buton dibutuhkan
sumber daya penyelenggara yang baik, profesional dan
bertanggung jawab, sehinggga perlu adanya kode etik
untuk memberikan arah, landasan dan panduan dalam
menyelenggarakan pelayanan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Bupati Buton Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kode Etik
dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, Bupati
menetapkan kode etik untuk jenis kegiatan tertentu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019
Nomor 146);
13. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton (Berita Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Buton Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
(Berita Daerah Kabupaten Ruton Tahun 2018 Nomor 215);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PENEGAKAN KODE ETIK
BAB IV REHABILITASI
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ yang menyatakan UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ, maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.12 Tahun 2020; Perpres no.16 Tahun 2018; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.112 Tahun 2018; Peraturan LKPBJ no.14 Tahun 2018; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016;
Peraturan ini megatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Etika Pengadaan; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Pembiayaan; Penanganan dan Pelanggaran Kode Etik; Tata Cara Pemaggilan dan Pemeriksaan Terlapor; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2020
kode etik pelayanan publik di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/No. 436
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; Permendagri No. 138 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014; Perbup No. 44 Tahun 2016; Perbup No. 28 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik pelayanan pblik di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu termasuk didalamnya menagtur tentang kode etik pelayanan publik, mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran kode etik, rehabilitas dan ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, beribawa, bertanggungjawab.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 63 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian negara No. 21 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik pegawaI negeri sipil termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, nilai nilai dasar bagi pns, penegakan kode etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara yang profesional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.13 Tahun 2006; Perbup No. 24 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kode etik pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya menagtur tentang prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik pengadaan barang/jasa, majelis kode etik, pemeriksaan dan keputusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 23 Tahun 2020
tata cara-penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban pelaporan monitoring evaluasi-hibah-bansos
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.219
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan
Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial pada Kabupaten Keerom.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
41 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
