Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020.
Ketentuan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berisi Ketentuan Umum, Kedudukan, Ssunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja, Bidang Tugas Unsur-Unsur Badan, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekosongan perangkat desa, tim pengisian, pelaksanaan kerjasama, sanksi, tim pembina dan pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
85 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan pada Dinas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Informasi Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2018.
Peraturan ini Tentang Informasi Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
Ketentuan Umum;
Tujuan Penetapan Informasi Jabatan;
Perumusan Informasi Jabatan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Piutang dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan dengan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian Pengurangan,
Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Piutang dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor27 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2014; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pemberian Pengurangan,
Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Piutang dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah, yang memuat Ketentuan Umum; Pengurangan, Keidnganan, dan Pembebasan Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 70 Tahun 2020
PERBUP Kab. Cilacap No. 66 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman dan tata Cara Pemberian Penguranganan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Perda Kab Cilacap No 7 Tahun tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap dan adanya pandemi Covid -19, Perbup Cilacap No 66 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan guna penyempurnaan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentanf Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Cilacap No 66 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
Ketentuan Pasal 7 diubah, Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal,Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK:
menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal
20 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pengolahan Limbah Cair, perlu disusun petunjuk
pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
mengingat: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2018
Materi pokok: mengatur mengenai Retribusi
Pengolahan Limbah Cair. memuat antara lain ketenntuan umum; struktur dan besaran tarif; tata cara pemungutan; penentuan pembayaran; tempat pembayaran dan penundaan pembayaran; tata cara penagihan retribusi; tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait Maksud dan Tujuan, Sasaran, Pejabat/Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan, Bentuk Situasi Benturan Kepentingan, Jenis Benturan Kepentingan, Sumber Penyebab Benturan Kepentingan, Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan, Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan, Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan, Faktor Pendukung Penanganan Benturan Kepentingan, Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
