Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Depok No. 34 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
Diubah dengan :
PERWALI Kota Depok No. 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD 2019/81
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Depok dengan berdasar pada ketentuan Pasal 63
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo. Pasal 39
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38
Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 93 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Depok;
b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa sesuai butir 2.a).7). dan butir 2.a).8). Lampiran I
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 dinyatakan bahwa sebagai
implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau
pelayanan lainnya sesuai peraturan perundangundangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur
perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 , Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Terdiri dari 20 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, kriteria pemberian TPP, komponen tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, tata cara pembayaran TPP, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kota depok
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pertumbuhan, kesejahteraan perekonomian dan kemaslahatan masyarakat di pedesaan, serta upaya peningkatan usaha masyarakat, pengelolaan potensi ekonomi lapangan kerja, pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 55 (lima puluh lima) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Pendirian dan Prinsip BUM Desa Berbasis Syariah; Akad-Akad yang Digunakan dalam Bumdes Berbasis Syariah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2019
tugas - dan - fungsi - sekretariat - dewan - perwakilan - rakyat - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2019/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Tugas Dan Sekretariat DPRD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 2010; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Dan Fungsi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Tahun 2019/ No. 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam rangka penyusunan RKA-SKPD permu menyusun analisi standar belanja.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal yang memuat defenisi, maksud dan tujuan, komponen , rumus perhitungan, batasan alokasi , jenis, pengendalian serta pengawasan pelaksanaan analisis standar belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 82 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Cisurupan Tahun 2019-2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2019/NO. 82, TBD.2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 28 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan paripurna yang diselenggarakan pada RSU Karel Sadsuitubun perlu ditingkatkan kinerja PPK-BLUD yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 336.a Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta demi terwujudnya penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Karel Sadsuitubun Langgur yang baik dan benar sehingga dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat serta disiplin anggaran, maka diperlukan suatu sistem yang mengatur tentang Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08
Tahun 2008; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lampiran 41 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGAWASAN KEARSIPAN
ABSTRAK:
bahawa Perwali Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengawasan karsipan, maka perlu dilakukan pencabutan dan sekaligus pengaturan kembali sesuai peraturan perundang-undangan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pelaksanaan atas pelaksanaan pemnyelenggaraan kearsipan; pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan; pembentukan tim kearsipan daerah; prosedur pengawasan kearsipan; LAKE; LAKI; dan LHM
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
mencabut Perwali Nomor 55 Tahun 2017
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 22 Perda Kab Batang No 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses serta dana oeprasional bagi Pimpinan DPRD yang diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kab Batang Tahun 2020;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 6 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional pimpinan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat ( 1)
dan Pasal 84 Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekalongan, perlu rnenetapkan pembentukan Peraturan
Walikota tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan Dan
Perikanan Kota Pekalongan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubemur Nomor 76 Tahun 2017 ; Peraturan Dacrah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, UPTD TPI, UPTD technopark perikanan, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2018 dicabut.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 12 Tahun 1992; UU No 38 Tahun 2003; UU No 18 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No 43 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Pertanian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 82 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
23 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
