Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penggunaan ruang lalu lintas jalan serta
menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas dan angkutan jalan, perlu pengaturan lalu
lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu;
bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan .
ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna
jalan khususnya kendaraan truk, yang berdampak
kepada penurunan kinerja lalu lintas dan kualitas
jalan serta menimbulkan kemacetan, perlu
melakukan pembatasan waktu operasional
kendaraan angkutan barang; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua unsur yang terlibat,
perlu pengaturan tentang pembatasan waktu
operasional kendaraan angkutan barang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembatasan Waktu
Operasional Kendaraan Angkutan Barang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembatasan Jam Operasional, Jenis Kendaraan, Rambu Lalu Lintas, Pengawasan dan Penertiban, Sanksi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 65, BN.2020/No.775, peraturan.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkatan Laut Nasional dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan lintas penyeberangan dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan di Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2009, PP No.20 Tahun 2010, PMK No.37/PMK.010/2008, Kepmenhub No.JM58 Tahun 2003, Permenhub NoKM.104 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Lintas penyeberangan; Tarif Angkutan; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2013
Permenhub No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 {Civil Aviation Safetyregulation Part 170) Tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 65, BN.2017/No.1101, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) Tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 65, BN.2016/No.851, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2016.
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERPRES No. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
Mengubah :
PERPRES No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta Bogor Depok Dan Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggara Armada Bus Rapid Transit Trans Banjarmasin Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan; bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Fasilitasi Angkutan Massal Terintegrasi di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, perlu mengangkat Pengemudi Armada Bus Rapid Transit, Petugas Kebersihan Armada Bus Rapid Transit dan Teknisi Armada Bus Rapid Transit pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Armada Bus Rapid Transit Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Armada Bus Rapid Transit Trans Banjarmasin Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi Armada BRT
Trans Banjarmasin;
4. Upah Pengemudi, Petugas Kebersihan Dan Teknisi Armada BRT Trans
Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
5. Ketentuan Lain-Lain;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Angkutan Kota Di Wilayah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
