Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 19.252 peraturan dalam 0,092 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Download file:
Perma Nomor 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Mencabut
  1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2010
Download file:
Perma Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Abstrak
Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. SE Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010
Download file:
Perma Nomor 1 Tahun 2014.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pencucian Uang Standar/Pedoman
Download file:
Perma Nomor 1 Tahun 2013.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cata Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Download file:
PMK 6 Tahun 2023.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Abstrak
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Mengubah
  1. Peraturan MK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
Download file:
Peraturan MK 5 Tahun 2015.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait
Diubah dengan
  1. Peraturan MK No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait
Download file:
Peraturan MK 3 Tahun 2015.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Diubah dengan
  1. Peraturan MK No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Mencabut
  1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Download file:
Peraturan MK 1 Tahun 2015.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Mencabut
  1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Download file:
Peraturan MK 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
  2. Peraturan MK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Diubah dengan
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download file:
Peraturan MK 1 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan