Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan pengawasan
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Pencabutan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 61 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 124 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, BD Kab.Purwakarta Tahun 2023 No 124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 124 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi kesehatan penduduk miskin Kabupaten Karanganyar dan untuk meningkatan pemerataan pelayanan kesehatan termasuk penanganan kesehatan jiwa, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten
Karanganyar; bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Karanganyar, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip, Asas dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Kepesertaan dan Penjaminan
Bab V Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Bab VI Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
Bab VII Tarif Layanan Kesehatan Jamkesda
Bab VIII Tata Cara Pembayaran Pelayanan
Bab IX Pembiayaan
Bab X Pengorganisasian
Bab XI Kerjasama
Bab XII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 T ahun 2016 dicabut.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 124 Tahun 2020
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 125, BD Tahun 2016/No.125
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola; bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan swakelola agar dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tata cara swakelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan pedoman pelaksanaan Swakelola bagi Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
127 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 125 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 22 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten bandung
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 125 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (Good Governance) dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme disamping dilakukan pengawasan intern oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, juga diperlukan
adanya peran serta masyarakat dalam bentuk pengawasan
oleh masyarakat; bahwa untuk menjamin kepastian penanganan dan
memberikan kesamaan persepsi dan tindakan dalam
pemeriksaan pengaduan masyarakat, maka perlu disusun
pedoman mekanisme pemeriksaan pengaduan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Asas-Asas, Ruang Lingkup, Sumber dan Tahap Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
Bab IV Pengadministrasian/Penatausahaan Pengaduan Masyarakat
Bab V Telaah dan Konfirmasi Informasi
Bab VI Persiapan Pemeriksaan
Bab VII Pelaksanaan Pemeriksaan
Bab VIII Pelaporan Hasil Pemeriksaan
Bab IX Jangka Waktu Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
Bab X Perlindungan Pelapor dan Terlapor
Bab XI Etika dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat
Bab XII Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Bab XIII Pemantauan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
Bab XIV Pembiayaan
Bab XV Ketentuan Lain-Lain
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2013 dicabut.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 125 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Nilai sewa Reklame, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar pengenaan pajak reklame, zona wilayah, perhitungan nilai sewa reklame, nilai strategis pemasangan reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2019 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
