PERWALI Kota Cirebon No. 36 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentangTata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
3. Undang-UndangNomor23Tahun2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Tata Nilai Pengadaan;
4. Ruang Lingkup Pengaaan;
5. Para Pihak;
6. Perencanaan Pengadaan;
7. Persiapan Pengadaan;
8. Pelaksanaan Pengadaan;
9. Pembayaran Pretasi Kerja;
10. Keadaan Kahar;
11. Pemutusan Surat Perjanjian;
12. Sanksi;
13. Penyelesaian Perselisihan;
14. Pelaporan dan Serah Terima;
15. Pembinaan, Pengawasan, ,dan Pengadaan secara Elektronik;
16. Ketentuan Lain-lain;
17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan operasional pejabat;
b. bahwa terbatasnya kendaraan operasional pejabat bagi pejabat/aparatur maka diperlukan pemenuhan kebutuhan kendaraan melalui sewa sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Rota tentang Sewa Kendaraan
Operasional Pejabat;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Kendaraan Dinas Jabatan Sewa yang selanjutnya disebut KDS adalah Kendaraan Dinas Jabatan yang pengadaannya melalui mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa. Pengadaan KDS di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai sarana pendukung bagi Perangkat Daerah dałam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan. Sewa KDS dituangkan dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas penggunaan KIDS.
KDS diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaan. Pengguna KDS bertanggung jawab atas operasionalisasi KDS yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani antara yang menggunakan KDS clengan Kepala Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN ANGGARAN UNTUK KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 23 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman No. 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2008.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Millk Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
b. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan yang dibiayai dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RKAP) PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerab Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 , Peraturan Pemeri.ntah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tabun 2000 , Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006, Peraturao Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang kegiatan Pengadaaa Barang/Jasa oleh PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo yang dibiayal oleh RKAP yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat meningkatkan
kineda tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat,
sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Bupati dan
Wakil Bupati serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian
Umum Nomor 9OA/727 /4L8.O7 /2OLg tanggal 13 Juni 2Ol9
perihal Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor
9OA/751 / 418.07 I 2019 tanggal tT Juni 2AW tentang Rapat
Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Kediri perlu menetapkan Belanja Penunjang Operasional Bupati
dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2Ol9; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran
2019;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4; 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2018; 17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2018
Materi Pokok: mengatur mengenai Belanja
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran
2019. memuat antara lain: ketentuan; kedudukan bupati dan wakil bupati; kadudukan keuangan bupati dan wakil bupati; penganggaran dan pertanggungjawaban BPO; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
jumlah 7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
