Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB VI Bagian
Keempat dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu
ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas
Perhubungan;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2009.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 19B Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB III Bagian Pertama
dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti
dengan Pedoman Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
44 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 39A Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk menentukan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan Daerah telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (8PM)
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Di Kabupaten/Kota; bahwa Peraturan Walikota Pekaloogan Nomor 2A Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatao di Kota Pekalongan
dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempumakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan di Kot.a Pekalongan dengan Peraturan Walik:ota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahwi 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2008 dicabut.
50 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 996 Tahun 2009
PEDOMAN - TEKNIS - PENJUALAN - KENDARAAN - PERORANGAN - DINAS - DAN - KENDARAAN - DINAS - OPERASIONAL
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 546, BD 2009/17
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Operasional
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 ketentuan tentang penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perlu diatur dalam peraturan Walikota, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres RI No. 5 Tahun 1983; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 07 Tahun 2006; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 09 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas; Penjualan Kendaraan Dinas Operasional; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2009.
11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 296 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam rangka pembentukan peraturan daerah harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta memenuhi persyaratan proses yang aspiratif, memenuhi teknis perancangan dan materi muatan yang baik, Dan bahwa untuk memenuhi maksud rancangan peraturan daerah yang baik perlu disertai dengan kajian yang komprehensif mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dan arah pengaturan yang dituangkan dalam Naskah Akademik; Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, perlu dibuat petunjuk teknis penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman yang berdayaguna dan berhasilguna bagi pemrakarsa/lembaga yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah
Akademik.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup,Kegunaan Naskah Akademik, Substansi,Bentuk Format dan Isi Akademik, Tahapan penyusunan Naskah Akademik, Wewenang Penyusunan Naskah Akademik, Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan, Naskah Akademik, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2009.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 82 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, BD 2009/72 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Di Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
