Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pengelolaan Gedung Geleri Sebagai Pusat Promosi dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Kegiatan Wisata di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan gedung galeri
sebagai pusat promosi dan informasi koperasi dan UMKM juga
sebagai sarana pemasaran hasil produk unggulan dalam
mendukung kegiatan wisata di Kabupaten Konawe Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbaagan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24,
Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun
2OOa);
3. Undang-undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
48661;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O14 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5512); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambehan kmbaran Negara Repulik Indonesia Nomor
55E7), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS Tentang Penetapan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan l*mbaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (kmbaran Negara Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O tahun 2O15 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV STATUS ANGGARAN
BAB V TATA CARA OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)
BAB VI ORGANISASI
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Taman Soekasada Ujung
ABSTRAK:
a. bahwa Taman Soekesada Ujung merupakan wansan Kerajaan Karangasem yang memiliki kekhasan budaya dilandasi filosofi Tri Hita Karana yang dijiwai oleh Agama Hindu.
b. bahwa Taman Soekesada Ujung merupakan aset bersama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem
an Puri Agung Karangasem berdasarkan Akte Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan antara Puri Agung Karangasem dan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Soekasada Ujung.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud dan Tujuan
BAB III DEWAN PEMBINA, PEMBINA TEKNIS, PENGAWAS KEUANGAN DAN BADAN PENGELOLA
Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah dan pasal 48 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara, .maka perlu adanya Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PAsal 18 ayat 6 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016
Peraturan ini memuat antara lain tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan PAriwisata; Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Uraian Tugas; Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan PAriwisata
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2017.
-
-
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi lainnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Minahasa Selatan.
1. UU No. 10 Tahun 2003;
2. UU No. 33 Tahun 2004;
3. UU No. 10 Tahun 2009;
4. UU No. 12 Tahun 2011;
5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, sasaran, dan fungsi pengembangan desa wisata, tugas dan tanggung jawab penataan lingkungan pada desa wisata, hak dan kewajiban, pemanfaatan dan pengembangan desa wisata, lokasi desa wisata, pengelolaan dan pengawasan desa wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
10 pasal (8 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi serta tata kelola pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata, perlu disusun uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2012 dicabut.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten
Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melestarikan warisan budaya, baik yang
bersifat Benda maupun Takbenda sebagaimana diatur dalam
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2012 tentang Bahasa dan Aksara Jawa, maka diperlukan
upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan
revitalisasi sesuai dengan peraturan perundang undangan; bahwa Kabupaten Kebumen memiliki berbagai kebudayaan
hasil cipta, karsa dan karya masyarakat berupa Pakaian Adat
khas Kabupaten Kebumen yang harus dilestarikan,
dilindungi, dibina dan dikembangkan; bahwa penggunaan pakaian adat yang merupakan ciri khas
kebudayaan masyarakat Kabupaten Kebumen perlu diatur
dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian adat, model pakaian adat, penggunaan pakaian adat, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
