Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan merupakan
salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota maka untuk mencapai daya guna dan hasil
guna pelaksanaan urusan di bidang pendidikan tersebut perlu
memberdayakan peran serta masyarakat khususnya dalam
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan
membentuk Komite Sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membuat Pedoman Pembentukan Komite
Sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prosedur pembentukan, prosedur pemilihan, tujuan, sifat, kedudukan peran dan fungsi, keanggotaan dan kepengurusan komite sekolah, pengelolaan keuangan, larangan, pemberhentian keanggotaan/pengurus komite sekolah, pertanggungjawaban, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2012.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo TA 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk administrasi pengelolaan belanja tidak terduga yang tertib karena belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup dan azas umum,penganggaran belanja tidak terduga, pelaksanaan belanja tidak terduga, pencairan belanja tidak terduga, pertanggungjawaban dan laporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelola Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012
Pajak Bumi Dan Bangunan - Standar Operasional Prosedur Pelayanan
2012
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 22, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menyusun Standar
Operasional Prosedur Pelayanan PBB; bahwa berdasarkan· pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, SOP pelayanan PBB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2012.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa anak adalah anamah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa haru skita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, maka anak perlu mendapatkan kesejahteraan pemenuhan hak-haknya; bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penerbitan Kartu Insentif anak; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Perwali Surakarta tentang Kartu Insentif anak;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; PP No 37 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perda No 6 Tahun 2002; Perda No 4 Tahun 2008; Perda No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, pemanfaatan KIA, sasaran, persyaratan dan mekanisme penerbitan KIA, masa berlaku dan model KIA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ·
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang
Pedoman Pemberian · Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
maka Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuanganperlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a , maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-undang Nomor 8 tahun 1985,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, hibah, monotoring dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2012.
65 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelaksanaan pentaan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil, pemenuhan kebutuhan guru pegawai negeri sipil, kriteria guru yang dipindahkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
