Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, insentif dan/ atau disinsentif antara lain diberikan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, perlu disusun instrumen pengawasan pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas pengelolaan lingkungan hidup, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
c. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30
Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009
Nomor 48);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/ atau Kegiatan Usaha Lainnya;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Tahapan SKPL;
4. Penghargaan;
5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 29) beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2019
Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71030
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Gubernur tersebut perlu disempurnakan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014
Pergub ini mengatur mengenai Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi adalah pendidikan dan pelatihan teori dan latihan terhadap para pengemudi atau calon pengemudi kendaraan bermotor
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Mencabut Peraturan Gubernur mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kuningan No. 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati katingars Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pertajabran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu adanya beberapa penyesuaian, sehinggan perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawah Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 telan g Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Penjabaran perubahan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati katingan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan inii mengatur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tatacara penetapan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun
2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
eraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
