PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor 3/P/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pembangunan menara, penggunaan dan pelaporan menara, prizinan pembangunan menara, kontribusi, pembongkaran menara, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2008 dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2016
ABSTRAK:
Pertimbangan Perbup ini adalah bahwa tanggung jawab pengelolaan system pendidikan di daerah Sintang ada pada Bupati; lalu demi pemerataan pendidikan di kecamatan, peningkatan daya tampung, mutu dan efisensi SMP
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014;
PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 17 tahun 2010;
Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010;
Perda Sintang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 1 Tahun 2009
Perbup ini mengatur pendirian 3 SMP baru, dengan nama sekolah SMP sesuai yang tercantum dalam lampiran. Pengaturan antara lain atas, nama sekolah, struktur organisasi, dan rencana induk pengembangan sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
Perlu pengaturan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan:
Hak dan kewajiban siswa.
9 Halaman dan 2 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tim Ahli Bangunan Gedung dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2014 Nomor 9) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 12).
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dibuatnya peraturan;
3. Ruang lingkup peraturan;
4. Penggolongan Bangunan Gedung;
5. Tugas, Fungsi dan Peran TABG;
6. Keanggotaan dan Mekanisme Pembentukan TABG;
7. Pembiayaan TABG;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2016/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7)
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
Tahun 2000 Nomor 153);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Kelebihan pembayaran BPHTB merupakan hak wajib pajak. Kelebihan pembayaran BPHTB karena :
a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnya terutang;
b. pembayaran BPHTB telah dilakukan sebelum akta
ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan batal dilaksanakan; atau
c. adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap yang membatalkan perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan yang BPHTB-nya telah
dibayar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
dengan semakin berkembansnva usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagargan eceran modem dalam skala besar, maKa pasar tradisional periu cirberciayakari agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling
memperkuat serta saling menguntungkan;
UU No,8 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015, PP No.44 Tahun 1997, Perpres No.32 Tahun 1998, Perpres No.112 Tahun 2008, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Morowali No.10 Tahun 2015.
Dalam ranska menciotakan hubung.an kerja sama vans berkeadilan. saiing menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat memfaslltasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2016
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Standar/Pedoman
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Garis Sempadan Bangunan
Di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
Untuk penertiban penataan bangunan
yang memenuhi
aspek keamanan,
kenyamanan dan keserasian dengan
lingkungan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau
harus dilakukan penataan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1960; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
03/PRT/M/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Nomor 11 Tahun 2011.
Garis Sempadan Bangunan
Di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2016
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan akses sanitasi dasar bagi masyarakat sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten Bengkayang untuk meneruskan target nasional 100-0-100 dalam sektor sanitasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah untuk percepatan pembangunan sanitasi dasar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, Perda no.6 Tahun 2011, Perda no.13 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2012.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; Kedudukan Rencanaq Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Fungsi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Visi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Strategi Daerah; Nilai-Nilai Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Pengmbangan Rencana Kerja dan Indikator Rencana Aksi Daerah; Pengelola, Peran dan Tanggung Jawab; ; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis Online
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam melakukan pendaftaran,
pembayaran dan pelaporan karena transaksi jual-beli, waris,
hibah wasiat ataupun pemindahan hak lainnya;
b. bahwa dalam rangka mempermudah melakukan pendaftaran,
pembayaran dan pelaporan terhadap pemindahan hak tanah
dan/atau bangunan dari wajib pajak melalui Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
(PPAT Sementara);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis Online.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2015;
1.KETENTUAN UMUM; 2.ONLINE SYSTEM; 3.TATA CARA PELAKSANAAN BPHTB TERPADU; 4.TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN; 5.TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN; 6.TATA CARA PELAPORAN PPAT DAN PPAT SEMENTARA; 7.PENGAWASAN; 8.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Pemalang No. 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2016/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Wewenang Pemberian IUJK
Bab V Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi
Bab VI Pembagian Klasifikasi dan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Bab VII Persyaratan dan tata Cara Pemberian IUJK
Bab VIII Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
Bab IX Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK
Bab X Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha
Bab XI Pemberdayaan dan Pengawasan
Bab XII Sistem Informasi Jasa Konstruksi
Bab XIII Sanksi Administrasi
Bab XIX Ketentuan Peralihan
Bab XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2016.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2014 dicabut.
57 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
