Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

Menemukan 1.668 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005

Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Download :
Peraturan BI No. 7-46-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/17/PBI/2005

Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan BI No. 7-17-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 10 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_10_2005.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 2. UU Nomor 34 Tahun 2000 3. UU Nomor 03 Tahun 2003 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Objek retrusi adalah pemberian izin melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan diloksi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005.
21 Halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6/P/M.KOMINFO/5/2005 Tahun 2005

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional

Diubah dengan :

Permenkominfo No. 9/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan Nasional 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

Mengubah :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

Download :
Permen Kominfo Nomor 6 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005

Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 42 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi

Download :
Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1A Tahun 2005

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

APBD

Download :
Perbup Nomor 1A Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 24 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Terminal

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_24_2005.pdf

Abstrak

RETRIBUSI TERMINAL

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dalam rangka pengaturan di dalam terminal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 2. UU NOmor 14 Tahun 1992 3. UU Nomor 34 Tahun 2000 4. UU Nomor 03 Tahun 2003 5. UU Nomor 10 Tahun 2004 6. UU Nomor 32 Tahun 2004 7. UU Nomor 33 Tahun 2004 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi : 1. Penyediaan tempat parker kendaraan penumpang dan bis umum; 2. Penyediaan tempat kegiatan usaha; 3. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh perusahaan daerah atau pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
14 Halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Download :
Peraturan BI No. 7-6-PBI-2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2005

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2005.