Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah - Standarisasi
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 25, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan
tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/ Jasa Kebutuha.n Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegia tan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kola Pekalongan Tahun 2014 dan pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Walikota Nomor 23A Tahun 2012 dicabut.
103 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan
kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Kota
Surakarta yang transparan dan akuntabel serta efektif
dan efisien di bidang pengadaan barang dan jasa
pemerintah, maka perlu disusun Standar Operasional
Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun
2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan, Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2013.
102 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2013
Biaya Perjalanan Dinas Walikota Dan Wakil Walikota - standar
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan Pedoman dalam
menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Walikota dan Wakil
Walikota Kota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan
besarnya biaya perj alanan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2013
Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah - standarisasi
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013, dimana penginapan dalam perjalanan
dinas semula lumpsum menjadi atcost, maka Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2013
Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2012 diubah.
9 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Lingkungan Daerah Pemerintah Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya
guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta
untuk lebih memantapkan pelaksanaan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah
serta
mewujudkan percepatan reformasi
birokrasi
perlu
dikembangkan
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; bahwa sehubungan dengan huruf a, maka
perlu disusun pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Sukabumi, yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2013.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013
PERWALI Kota Bekasi No. 75 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Di Kota Bekasi
Mengubah
PERWALI Kota Bekasi No. 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Jamkesmas Di Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Jamkesmas Di Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51A Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Jamkesmas Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
