Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pegeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program,
antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja, antar belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Manokwari Selatan Tahun 2022.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.07 /2022 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130
Tahun 2022; Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2022; Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 45 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manokwari Selatan Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2022.
Lamp 2 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD.2022/NO.64, LL Kota Pontianak : 12 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021, menyatakan bahwa Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun 2022; Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020;
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
4 Halaman dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 64 Tahun 2022
PERBUP Kab. Semarang No. 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwamo,
perlu penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit yang
baik; bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit yang
mengatur peran dan fungsi pemerintah daerah selaku
pemilik, pejabat pengelola, komite medis, staf
keperawatan, Tenaga Kesehatan Lain, dan seluruh
unsur yang ada di Rumah Sakit; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun
2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Ungaran sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu untuk
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo
Suwarno;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan BUpati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Kelola Korporasi
Bab III Tata Kelola Staf Medis
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2018 dicabut.
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kab. Bone 2022 No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan dan perlindungan mutu udara perlu dilakukan untuk menciptakan udara bersih dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Bone; bahwa pengelolaan dan perlindungan mutu udara di wilayah Kabupaten Bone merupakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Bone.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah sebagian kedalam UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 32 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang• undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pu sat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 (P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019) tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor yang di produksi kategori M, Kategori N dan Kategori L.
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLHK/XI/ 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan.
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013
Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Watampone (Lembaran Daerah Kabupaten BoneTahun 2017 Nomor ).
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
BAB I KETENTUAN UMUM.
BAB II PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA.
BAB III KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
27
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
12
Peraturan
Daerah
Nomor
2
Tahun
2022
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja Daerah
Tahun
Anggaran
2021,
perlu
menetapkan
Peraturan
Walikota
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-UndangNomor
16
Tahun
1950, Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014 sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2022
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 1043 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kab. Tulungagung Tahun 2022 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATMN RUANG KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
menimbang: 1. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; 6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 7. Pera turan Bupati Tulunga gung Nomor 25 Tahun 2022
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; pembentukan; kedudukan dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja; ketentuan penutup; ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.11 Tahun 2007; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2022
PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 34 - 2021 - MANAJEMEN - TALENTA - PNS - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD 2022/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan manajemen talenta PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Perbup No.34 Tahun 2021. Untuk memberikan kejelasan dalam penerapan manajemen talenta PNS, maka peraturan termaksud perlu disesuaikan dan diubah. Dengan demikian, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 2019; Permen PANRB No.40 Tahun 2018; Permen PANRB No.3 Tahun 2020; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.32 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.89 Tahun 2021; Perbup No.34 Tahun 2021; Perbup No.1 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7. Peraturan ini menyisipkan 4 Pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D di antara Pasal 7 dan Pasal 8. Selain itu, peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan Pasal 14 ayat (1) huruf b
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 64 Tahun 2022
pedoman - umum - audit - ketaatan - di - lingkungan - inspektorat - kabupaten - ciamis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD 2022/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, mengamanatkan sebagai acuan dalam melaksanakan audit ketaatan, meningkatkan kualitas peran dan layanan dalam melaksanakan audit ketaatan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Umum Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ciamis dan perlu menetapkan Pedoman Umum Audit Ketaatan di lingkungan Inspektorat, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 67 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ciamis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan audit ketaatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ciamis dan bertujuan untuk memberikan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi kegiatan audit dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit ketaatan. Pedoman Umum Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan audit ketaatan Inspektorat Kabupaten Ciamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
4 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 64, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
