Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Dan Pembenihan Keanekaragaman Hayati Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 64 Tahun 2018
TRANSAKSI - NON - TUNAi - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKASI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD 2018/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, guna mendukung pelaksanaan lnstruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaima telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan Pendapatan Daerah Non Tunai, Kebijakan Pengeluaran Daerah Non Tunai, Sanksi Administrasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 64 Tahun 2018
pedoman - pelaksanaan - program - jaminan - persalinan - di - kabuaten - bogor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD 2018/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepad ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbuk tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamina Persalinan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2012; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 47 Tahun 2016; Perpres No. 72 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PermenKes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kes No. 99 Tahun 2015; Permen Kes No. 28 Tahun 2014; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Kes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen Kes No. 52 Tahun 2016; Permen Kes No. 76 Tahun 2016; Permen Kes No. 61 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 74 Tahun 2017; Perbup Bogor No, 75 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 76 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 77 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengelolaan, Sasaran, Mekanisme Pelaksanaan Program Jampersal, Mekanisme Klaim Dan Pembayaran, Pembiayaan, Pengawasan Pembinaan Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 64 Tahun 2018
kelautan dan perikanan - tempat pelelangan ikan - pengelolaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/NO. 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Batang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (7), dan Pasal 7 ayat (2) Perda Kab Batang No 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kab Batang No 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 31 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 54 Tahun 2002; Permen KP No PER.08/MEN/2012; Perda Kab Batang No 5 Tahun 2013; Perda kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbup Batang No 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati in mengatur tentang Penyelenggaraan TPI yang meliputi penyediaan TPI dan fasilitasnya serta pendirian TPI oleh Badan Usaha. Diatur juga mengenai Tugas dan Fungsi TPI, Struktur Organisasi TPI, Fasilitas dan Sarana Kelengkapan TPI, Transportasi dan Pengangkutan Ikan, Tata Cara Pelelangan Ikan, Admnistarsi Pelelangan Ikan, Kerjasama dengan Organisasi Nelayan dan Bakul Ikan, Pembinaa, Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan TPI, serta LLaporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Pada saat PeraturanBupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang No 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.1
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparantif dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui system penanganan pengaduan
UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.43 tahun 2018, Perpres No.55 Tahun 2012, Permendagri No.33 Tahun 2011, PermenpanRB No.2 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.9 Tahun 2017, Perbup No.19 Tahun 2010
Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; Ruang lingkup; mekanisme pengaduan; Tindak Lanjut; Ekspose Hasil Audit; Perlindungan Terhadap Whistle Blower; ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
16 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 64, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membudayakan olahraga sebagai gaya hidup dan meningkatkan interaksi sosial serta silaturrahmi antar warga diperlukan adanya kegiatan olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, dan untuk mengembangkan olahraga di daerah serta meningkatkan prestasi dan manajemen keolahragaan melalui pelaksanaan kegiatan olahraga yang berkelanjutan perlu diselenggarakan festival olahraga rakyat sepanjang tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 29 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP No.18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 250 Tahun 2016; Pergub No. 276 Tahun 2016; Pergub No. 286 Tahun 2016; Pergub No. 287 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun, peserta festival, prasarana dan sarana, penetapan juara festival, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembiayaan festival.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
1. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan mekanisme penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun.
2. Keputusan Gubernur tentang Standardisasi kebutuhan pengadaan sarana penyelenggaraan festival olahraga rakyat sepanjang tahun.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 No. 64
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 64
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
bahwa sehubungan dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupatenj Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan maka Peraturan Walikota tersebut perlu dirubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016.
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH, dengan sistematika sebagai berikut:
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. TUGAS DAN FUNGSI
4. TATA KERJA
5. KETENTUAN PERALIHAN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD Kab Kebumen, ketentuan pelaksanaan belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing/tersendiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 58 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No 2 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sumber, Bentuk dan Besaran Bantuan Sosial, Penerima Belanja Bantuan Sosial, Penerima Belanja Bantuan Sosial, Tata Cara Penyaluran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, serta monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Teknis Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posvandu Balita dan Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kota Banjarrnasin.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia Serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Dasawisma
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran, serta kecepatan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, serta penyaluran dana transport kader posyandu balita, posyandu lansia dan dasawisma perlu disusun teknis penyalurannya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyaluran Dana Pemberian
Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Dasawisma.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 52 Tahun 2009; UU Nornor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 1994; Perpres Nomor 99 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Perda Kota Banjarrnasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penyaluran Dana Pemberian
Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Dasawisma, dengan ruang lingkup dana transport kader Posyandu Balita; dana transport kader Posyandu Lansia; dana transport kader Dasawisma; ana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita; dan Dana Pemberian Makanan Tarnbahan (PMT) untuk Posyandu Lansia.
Dana yang telah tersedia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) adalah salah satu Organisasi
Perangkat DPPKBPM diserahkan kepada Posyandu dan Dasawisma melalui transfer non tunai ke Posyandu dan Dasawisma masing-masing setelah aparat di kelurahan menerima kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Posyandu dan Dasawisma.
Pernbiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Banjarmasin pada DPA DPPKBPM Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan ini mencabut Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Teknis Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posvandu Balita dan Posyandu Lansia serta
Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kota Banjarrnasin.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
