Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.344 peraturan dalam 0,303 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Keikutsertaan Indonesia Dalam Sevilla Expo 1992 di Spanyol

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

INPRES Nomor 3 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pameran Produksi Indonesia 1990

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1990.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1989

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

INPRES Nomor 9 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1989

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Industri

Abstrak

Perindustrian

Download file:

INPRES Nomor 8 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1989

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 7 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Bunga dan Jasa Giro Reboisasi

Abstrak

Perekonomian

Download file:

INPRES Nomor 6 Tahun 1989.pdf

JASA - GIRO REBOISASI

1989

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 6, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bunga dan Jasa Giro Reboisasi

ABSTRAK:

Pengelolaan, perencanaan, dan pemanfaatan bunga dan jasa giro dana reboisasi perlu dilakukan secara terarah urtuk mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi.
Dasar hukum inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; dan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989.
Inpres ini mengatur mengenai pengelolaan seluruh Bunga dan Jasa Giro yang telah diperoleh dari Dana jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 yang sampai dengan tanggal 31 Maret 1989 tercatat sebesar Rp 225.156.470.919, 56 (dua ratus dua puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh enam sen), ataupun yang akan diperoleh dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1989.
Lampiran file: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia - Cina

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

INPRES Nomor 5 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Dasawarsa Kebudayaan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

INPRES Nomor 4 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

INPRES Nomor 3 Tahun 1989.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Pembinaan Kesejahteraan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

INPRES Nomor 2 Tahun 1989.pdf

PEMBINAAN - KESJAHTERAAN ANAK

1989

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak

ABSTRAK:

Perabinaan kesejahteraan anak dan usaha-usaha peningkatannya merupakan bagian yang sangat penting artinya bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.
Inpres ini mengatur mengenai pengkgkoordinasian perumusan kebijakan program dan rencana kegiatan pembinaan kesejahteraan anak secara nasional dan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaannya yang secara fungsional dilakukan oleh Departernen den lembaga baik secara sendiri maupun bersama-sama masyarakat. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan, program dan rencana kegiatan tersebut , memberi petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk membentuk Panitia Pembinaan Kesejahteraan Anak Tingkat Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Gubernur dan pejabat-pejabat lain di daerah yang bersangkutan. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini secara berkala kepada Presiden.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1989.
Lampiran file: 2 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 1989.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 1989.