PENJUALAN PERALATAN MESIN DAN ASET TETAP LAINNYA KONDISI RUSAK BERAT-BOYOLALI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2019/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik
Daerah sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi Barang Milik Daerah pada berbagai bentuk dan
fungsinya, maka perlu dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan secara transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dalam Kondisi Rusak Berat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun
2018 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Penjualan, Mekanisme Penjualan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 63 Tahun 2019
PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2019/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan atau yang Akan Dibangun Kembali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi barang milik daerah pada berbagai bentuk dan fungsinya, maka perlu dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan secara transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Basil Bongkaran Bangunan atau Bangunan yang Akan Dibangun Kembali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud,Tujuan, dan Ruang Lingkup; Tata Cara Penjualan, Mekanisme Pemanfaatan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Badan, Kantor, Bagian Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara, maka perlu diadakan penataan ulang terhadap Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; b. bahwa Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda Empat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 7. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 13. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 73); 15. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB I ketentuan Umum
BAB II Dasar dan Tujuan
BAB III Pembiayaan
BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Formula Tarif /Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Mili.k Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula
Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah
dan/atau Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penghitungan tarif sewa barang milik daerah berupa tanah, bangunan, sebagian tanah dan bangunan serta selain tanah/bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 61 Tahun 2019
KRITERIA BARANG MILIK DAERAH YANG DIJUAL TIDAK DILAKUKAN SECARA LELANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2019/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Barang Milik Daerah yang Dijual Tidak Dilakukan Secara Lelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 337 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Barang Milik Daerah yang Dijual Tidak Dilakukan Secara Lelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018
PEraturan tersebut mengatur mengeni Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Kriteria Barang Milik Daerah yang Dijual tidak Dilakukan secara Lelang; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak
Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Agar entitas Pemerintah Daerah dapat melakukan
penurunan alokasi manfaat Barang Milik Daerah
berupa aset tak berwujud secara efisien, efektif dan
optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang
ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Objek Amortisasi, Nilai Aset Tak Berwujud yang Dapat Diamortisasi, Masa Manfaat, Metode Amortisasi, Penghitungan dan Pencatatan, Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Pelaksanaan Sewa; Pemeliharaan dan Perubahan Bentuk Objek Sewa; Ganti Rugi, denda dan sanksi, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 19 halaman dan 11 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2019
AsuransiPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
ABSTRAK PERATURAN
PEDOMAN-TGR-BMN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2019/ No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Atas Barang Milik Daerah Yang Telah Diasuransikan
ABSTRAK:
a. bahwa setiap kerugian daerah atas barang milik daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera clilakukan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
b. bahwa agar penyelesaian tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah atas barang milik daerah yang telah diasuransikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Atas Barang Milik Daerah Yang Telah Diasuransikan;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomotr 69 Tahun 1992, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 133 Tahun 2018, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Kab Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Kab Semarang Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksaaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, informasi dan pelaporan, penyelesaian pengembalian kerugian daerah, penetapan kerugian daerah, ketentuan lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aset Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Nagari;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 1 Tahun 2016; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perbup Pasaman Barat No 18 Tahun 2016; Perbup Pasaman Barat No 87 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat 10 Bab, 71 Pasal, dan 1 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Ruang Lingkup, Pasal 2;
Bab III Jenis Aset Nagari, Pasal 3-Pasal 4;
Bab IV Asas Pengelolaan Aset Nagari, Pasal 5;
Bab V Pengelola Aset Nagari, Pasal 6-Pasal 7;
Bab VI Pengelolaan Aset Nagari, Pasal 8-Pasal 66;
Bab VII Pembiayaan, Pasal 67;
Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 68;
Bab IX Ketentuan Lain-lain, Pasal 69-Pasal 70;
Bab X Ketentuan Penutup, Pasal 71.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Nagari
37 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat