Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Tengah Dengan Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Tanjung Tengah dengan Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/48/DTT/PLTS/III/2020 dan Nomor 146.3/73 /KDTS /III/2020 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik
koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Tengah dengan Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Tengah Dengan Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, di dalamnya berisi tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Tengah dengan Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, garis pengambilan titik koordinat sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Batas (terlampir)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2014; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
164
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 57 Tahun 2020
pejabat - jabatan administrator - jabatan pengawas
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3, perubahan pada Pasal 9 ayat (1), penyisipan Pasal 17A, perubahan Pasal 18 ayat (3), perubahan Pasal 21 ayat (1), perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 25, perubahan pada Pasal 28 ayat (1) dan penambahan ayat (6),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2020
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang di Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Ketentuan Umum;
Pemilihan Kepala Desa;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai
unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan
secara profesional;
b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun
2017 ten tang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum
Daerah Asembagus pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Situbondo sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
Menetapkan pembentukan unit organisasi
bersifat khusus RSUD Asembagus pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Situbondo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Perbup Jepara Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab Jepara, maka terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut nomenklatur perangkat daerah dalam Perbup Jepara No 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa yang perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendagri No 84 Tahun 2015; Permendagri No 110 Tahun 2016; Perbup Jepara No 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penerapan Tatanan Normal Baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Slatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan
sistematika;
Ketentuan Umum;
SOP COVID-19;
Sarana dan Prasarana; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 57 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 151/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana
Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun
Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara mendapatkan alokasi tambahan
anggaran Dana Insentif Daerah periode ketiga;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020
Tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah
Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan
Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Bersumber BA-BUN Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020,
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mendapat
bantuan dalam bentuk uang untuk Rumah Sakit
Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu
Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peratran Pres_iden Nomor 88 Tahun 2019 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
151/PMK.07 /2020 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun 2020
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 54
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Purbalingga secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan sesuai dengan usia, domisili, minat dan bakat calon peserta didik maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 57 Tahun 2020
PERBUP Kab. Purworejo No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tambahan Penghasilan
Bab III Tata Cara Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS
Bab IV Tata Cara Penegakan Kode Etik PPNS
Bab V Pakainan Dinas dan Atribut
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Operasional
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Beberapa aturan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 dicabut.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
