Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.559 peraturan dalam 0,105 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan
Download file:
Permen KKP Nomor 25 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2010 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. PER.52/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan
Download file:
Permen KKP Nomor 26 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen PUPR No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021
Download file:
Permen PUPR_5_2022.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pengendalian Gratifikasi
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen PUPR No. 14/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Download file:
PermenPUPR2.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PUPR No. 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022
Mencabut
  1. Permen PUPR No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Download file:
Permen PUPR_5_2021.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Kompensasi atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Download file:
Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PUPR No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021
Mencabut
  1. Permen PUPR No. 02/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Download file:
Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2020.pdf
Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf
Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2020 - Lampiran II.pdf
Permen PUPR Nomor 8 Tahun...0 - Lampiran III.pdf
Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2020 - Lampiran IV.pdf
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PUPR No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Download file:
PermenPUPR02-2019.zip
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRt/M/2018 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus
Download file:
PermenPUPR07-2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan