Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.687 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.040/11/2016 Tahun 2016

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/OT.140/9/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Download :
Permentan Nomor 52 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 205/KA/XI/2012 Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perka Batan No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 205/KA/XI/2012 tentang Penetapan Indikator Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014
Perka Batan No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 205/KA/XI/2012 tentang Indikator Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 108/KA/V/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2014 di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
Perka BATAN Nomor 205 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.1 Tahun 2014

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010

Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perka BMKG No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Perka BMKG No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Nomor SK.101/KP.504/KB/BMG-2006 tentang Syarat Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pendidikan Tinggi Bagi Pegawai Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.09 Tahun 2009

Download :
Perka BMKG Nomor 11 Tahun 2010.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/03/M.PAN/2/2008 Tahun 2008

Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat Tahunan 2008

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERMENPAN NOMOR 03 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010

Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertanian

Kepegawaian, Aparatur Negara Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 8 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23.a Tahun 2017

LAPORAN HARTA KEKAYAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERiNTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23.a, BD.2017/No.23.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas clan korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Korupai [Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahari Lcmbaran Negara Nomor 4150); 4. Ondang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250}; 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 6 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refortnasi Birokraai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keierlambatan Penyampaian Laporan Harta Kckayaa n Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dun Pemerintah Daerah: 7., Surat edaran komisi Pemberantazan Korupsi Nomor SE--08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dam pengelolaan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pernberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara. Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
1. KETEHTUAN UMUM 2. PENYAMPAIAN LHKPN 3. UNIT PEKGELOLA LHKPN 4. PENGAWASAN 5. SANKSI 6. TATA CARA PENJATUHAN SANKSI 7. KETENTUAN KHUSUS 8. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 15a Tahun 2007

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 19.1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman No.15a Tahun 2007 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sleman
PERBUP Kab. Sleman No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Sleman No.15a Tahun 2007 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sleman

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2008 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Sosial RI

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERMENSOS 59 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2008.