Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.344 peraturan dalam 0,306 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

Inpres Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Percepatan - Penyelesaian - Perbaikan - Pembangunan Kembali - Rumah - Masyarakat - Wilayah Terdampak - Bencana - Gempa Bumi - Provinsi - Nusa Tenggara Barat

2020

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dikeluarkan Inpres ini.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada Menko Bidang PMK, Mendagri, Menkeu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BPKP, dan para kepala daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melaksanakan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi NTB dengan menggunakan dana siap pakai yang diselesaikan paling lambat bulan Desember 2020.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Peningkatan - Disiplin - Penegakan - Hukum - Protokol - Kesehatan - Pencegahan - Pengendalian - Corona - Virus Disease - 2019

2020

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 6, jdih.setneg.go.id : 9 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dengan ini Presiden menginstruksikan kepada: Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Panglima TNI; Kapolri; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.
Pada para pihak-pihak yang telah di instruksikan tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Khusus kepada para kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Selain itu, kepada para kepala daerah di instruksikan untuk menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang memuat antara lain pengaturan mengenai adanya sanksi berupa: teguran lisan/teguran tertulis; kerja sosial; denda administratif; dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 2020-.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Abstrak

APBN Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Refocussing - Kegiatan - Realokasi Anggaran - Pengadaan - Barang dan Jasa - Percepatan - Penanganan - Corona - Virus - Disease - 2019 - Covid 19

2020

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

ABSTRAK:

Dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
-
Inpres ini mengatur mengenai instruksi kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, para bupati/walikota, dan lain-lain yang ditentukan dalam Inpres ini untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. Percepatan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

INPRES No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 2020.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

Abstrak

Narkotika Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Percepatan Kemudahan Berusaha

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres No. 7 Tahun 2019.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres No. 6 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT