Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.153 peraturan dalam 0,024 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1981

Pajak Perseroan Dan Pajak Atas Bunga, Dividen Dan Royalty Pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) Antara Pertamina Dan Kontraktor Dalam Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa Dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik

Download :
Keppres No 23 TH 1981.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2008

Pemanfaatan Uang Perangsang Pemungutan Pajak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERBUP 23 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

pemanfaatan uang perangsang pemungutan pajak

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2008/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Uang Perangsang Pemungutan Pajak

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan. Tugas Pokok, 7ungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo, maka. pemanfaatan uang perangsang yang diatur dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/383/2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Uang Perangsang Pungutan Pajak Daerah;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomoi 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 38 Ftahun 007; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertabangan dan Energi Nomor 973/3863/PUOD; Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 3 fahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemanfaatan uang perangsang pemungutan pajak di kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2008.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2023

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download :
2023perwal3375023.pdf

Abstrak

sanksi administratif pbb

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2023/NO.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ketentuan Penghapusan Bab III Tujuan dan Sasaran Bab IV Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 Bab V Jangka Waktu Penghapusan Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 dicabut.
9 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 23 Tahun 2021

Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan pajak yang dibayar sendiri

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Kota Padang-perwali_23_tahun_2021.pdf

Abstrak

Cara-penerbitan-pengisian-penyampaian-surat-pajak-bayar-sendiri

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan pajak yang dibayar sendiri

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata cara penerbtan, pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan pajak yang dibayar sendiri
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 1080, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2018, Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata cara penerbtan, pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan pajak yang dibayar sendiri dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Penerbitan, Pengisian, dan Penyampaian SPTPD; 3. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
19

Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951

Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944

Perpajakan

Download :
UU Darurat Nomor 23 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1952

Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 4 Tahun 1950) tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2013

Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kabupaten Tasikmalaya

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2011

Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, Villa

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
perda labuhan batu no.23 thn 2011_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 23 Tahun 2020

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kota Ternate

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
peraturan_walikota_ternate_no_23_tahun_2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 23 Tahun 2016

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kota Sawahlunto

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Perwali No. 23 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 1981.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1951.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 1953.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011.